Investigasi Keracunan Massal MBG Masih Berlangsung, Dua Dapur di Banyumas Masih Ditutup

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas tengah menghadapi permasalahan serius. 

Selain dugaan keracunan massal yang berdampak pada ratusan siswa, beberapa operasional dapur penyedia makanan pun kini terhenti akibat beberapa alasan, yaitu karena mandeknya pencairan anggaran.

Bahkan sebelumnya kelaikan dan standar operasional dapur MBG yang juga dipertanyakan. 

Hingga kini, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Sudagaran dan Karanglewas masih ditutup sementara. 

Kedua dapur tersebut sebelumnya diduga menjadi sumber keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa penerima manfaat program MBG.

Koordinator MBG Wilayah Banyumas, Luky Ayu, membenarkan penutupan sementara dua SPPG tersebut masih berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. 

Penutupan dilakukan sembari menunggu hasil laboratorium dari uji sampel makanan.

"Data terakhir di Karanglewas 395 siswa dan Sudagaran 243 siswa yang mengalami gejala," ujar Ketua Tim Kerja Surveilans, KLB dan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Banyumas, Chairul Hamdi, kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (8/10/2025).

Gejala yang dialami para siswa mencakup mual, muntah, pusing, hingga diare. 

Para siswa terdampak berasal dari empat sekolah, yakni SD Negeri 1, 2, dan 3 Sudagaran, serta SD Muhammadiyah Banyumas. 

Sementara kasus di Karanglewas menimpa siswa dari sejumlah sekolah dasar di wilayah tersebut.

Belum lagi kasus Dapur MBG di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok yang viral karena menyajikan menu tidak layak berupa roti separuh dan kacang rebus. 

Belum reda persoalan keracunan massal, hingga menu yang tidak layak kini program MBG kembali diterpa masalah baru. 

SPPG Purwodadi, Kecamatan Kembaran, salah satu dapur umum program MBG yang melayani ribuan siswa di Kecamatan Kembaran, menyatakan penghentian operasional sejak Senin (6/10/2025).

Dalam surat pernyataan resmi, Kepala SPPG Purwodadi Kembaran, Nur Farikh Rohman, menjelaskan penghentian dilakukan karena anggaran dari pemerintah belum juga cair.