Kabel Internet di Purwokerto Semrawut, Bupati Ancam Cabut Tiang Ilegal

Sadewo menilai penggunaan kabel bawah tanah akan mempermudah pengawasan jaringan, sekaligus membuka peluang optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari para penyedia layanan internet.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui secara pasti jumlah provider dan jaringan yang beroperasi, sehingga potensi retribusi atau pajak dapat dimaksimalkan.

Penataan kabel jaringan internet ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyumas memperbaiki tata kota, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperindah wajah perkotaan.

Warga menilai selama ini dinilai terganggu oleh kabel dan tiang yang menjuntai tidak beraturan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyumas, Roni Hidayat, mengungkapkan saat ini kabel jaringan internet yang tercatat memiliki izin hanya sepanjang 8.000 meter.

"Data kami yang berizin 8.000 meter dari beberapa vendor. 

Kalau yang tidak berizin sulit diidentifikasi karena mereka memasangnya semaunya sendiri," kata Roni.

Roni menambahkan, saat ini pihaknya tengah mendata jumlah vendor penyedia tiang dan kabel jaringan internet di Banyumas. 

Pendataan ini menjadi langkah awal untuk penertiban dan penataan ulang jaringan.

"Kami berharap nantinya dengan pemasangan jaringan kabel bawah tanah jadi lebih tertib, sekaligus kami bisa hitung berapa sebenarnya yang selama ini tidak berizin," ujarnya. (jti)