Maman Catat Pemanfaatan Area Publik untuk UMKM Belum Optimal

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk memberi ruang bagi UMKM pada infrastruktur publik dinilai belum dimanfaatkan optimal oleh para pelaku usaha.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Padahal, menurut dia, berdasarkan PP No. 7/2021, pemerintah pusat, pemda, hingga BUMN diwajibkan mengalokasikan minimal 30 persen dari total area infrastruktur publiknya bagi UMKM.

"Penyewaan kepada UMKM itupun diberikan dengan harga 30 persen dari harga normal. Artinya ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM," ujarnya, dalam acara 1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa, di Jakarta, Selasa (28/10).

Sayangnya, implementasi di lapangan belum sesuai harapan. Maman mencatat, dari total area yang potensial dapat dimanfaatkan UMKM, angkanya masih sangat minim.

"Total area yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM sebesar 389 ribu meter persegi tersebar di 392 unit. Dan berdasarkan data yang kami miliki, dari 389 ribu meter persegi ini baru 40 persen yang termanfaatkan oleh UMKM," bebernya.

Ia menyebut, area publik yang dimaksud sangat beragam, meliputi rest area, bandara, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan beberapa fasilitas publik lain yang dikelola pemerintah maupun BUMN.

Maman mengakui, minimnya serapan area itu disebabkan oleh kurang optimalnya proses monitoring, evaluasi, dan kontrol terhadap kemanfaatan fasilitas publik tersebut.

Ke depan, pihaknya akan segera masuk dan meninjau sektor-sektor infrastruktur publik yang belum optimal dalam memfasilitasi UMKM, untuk selanjutnya dilakukan audit dan evaluasi.

"Cak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar/Cak Imin) sudah update bahwa sudah ada pembicaraan beliau dengan Pak Presiden bahwa akan ada beberapa fasilitas publik juga nantinya akan diberdayakan, dioptimalkan untuk pemanfaatan UMKM," tuturnya.

Penyaluran KUR

Meski demikian, Maman mengungkap capaian bersejarah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif, khususnya UMKM, yang menembus 60,7 persen hingga Oktober 2025.

“Inilah sejarah pertama kali Indonesia berhasil menembus angka 60,7 persen untuk KUR di sektor produksi. Sebelumnya, capaian kita selalu berhenti di kisaran 53-55 persen,” jelasnya.

Menurut dia, capaian itu tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penyaluran KUR, tetapi juga peningkatan kualitasnya. Fokus pemerintah untuk mengalihkan KUR dari sektor konsumtif ke sektor produktif disebut mampu mendorong efek berantai ekonomi (multiplier effect) yang lebih luas dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

Ia optimistis angka tersebut masih bisa naik hingga akhir tahun. “Insyaallah di akhir Desember kami akan tembus 61-62 persen,” ucapnya dengan yakin.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, hingga 23 Oktober 2025, total penyaluran KUR telah mencapai Rp 220 triliun atau 60,7 persen dari target nasional sebesar Rp 300,48 triliun. Program itu telah menjangkau lebih dari 3,75 juta debitur di seluruh Indonesia.