Perlu Upaya dari Pemerintah Tekan Baya Hiduop Masyarakat

TRIBUNJATENG,COM, SEMARANG - Angka inflasi 2025 berada pada rentang stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara nasional berada pada angka 0,28 persen mtm dan 2,86 persen yoy pada Oktober 2025. Sementara, inflasi Jateng sebesar 0,40 persen (mtm) dan 2,86 persen yoy pada Oktober 2025. 

Meski berada pada kisaran ideal, masyarakat merasakan biaya hidup yang terus meningkat. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan beberapa sektor lain yang tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun silam. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas PGRI Semarang (Upgris), Heri Prabowo mengatakan, inflasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pergerakan ekonomi. Angka inflasi ideal berada pada rentang 2-3 tiga persen pertahun. 

Ia menilai, angka inflasi saat ini masih dalam kisaran ideal. Namun, inflasi sempat melampaui 5 persen pada 2022. Hal itu cukup membahayakan kondisi ekonomi, karena meninggalkan efek jangka panjang pada perekonomian, meski saat ini angka inflasi berada berada pada kondisi ideal. 

"Oktober 2025 itu 2,86 persen. Itu angka ideal yang menunjukan pertumbuhan angka ekonomi yang baik. Laju inflasi masih di batas normal. Hanya, imbas dari 2022 yang sampai 5 persen terasa dampaknya," jelas Heri, Selasa (25/11). 

Heri pun mengungkap perbedaan antara gaji nominal dan gaji riil. Ia berujar, banyak pekerja mengalami kenaikan gaji secara angka, namun secara riil nilainya menurun karena kenaikan biaya hidup. 

Ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan pekerja, mulai dari kemampuan digital, literasi, hingga manajerial. Menurutnya, gaji akan mengikuti keterampilan yang dimiliki.

Heri menyatakan, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk menekan biaya hidup yang dirasa semakin tinggi. Pertama, pemerintah perlu melakukan pengendalian harga dan stabilitas pangan dengan cara penguatan cadangan pangan pemerintah, serta memperpendek rantai distribusi pangan agar harga bisa terjangkau. 

"Jika beberapa komoditi tidak dapat terpenuhi, kerja sama impor masih diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pengawasan harga transparan juga diperlukan. Jangan ada penimbunan barang, ini harus diminalisir, khususnya pada sektor pangan," tandasnya. 

Guna meringankan beban pekerja, dia menambahkan, subsidi tepat sasaran harus diterapkan, termasuk subsidi energi berupa bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, maupun subsidi pangan. 
"Ini jadi PR pemerintah bagaiman ini bisa tepat sasaran. Pemerintah juga bisa memberi bantuan sosial tunai, tentu harus berdasarkan data yang tepat," ujarnya.

Heri menyebut, pelayanan transportasi umum dari pemerintah juga bentuk dari subsidi. Namun, sektor itu harus diperbaiki secara fasilitas sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. 

Dari sektor pendidikan, dia  menilai, biaya yang meningkat di level perguruan tinggi. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini sudah berjalan bisa diperluas, sehingga masyarakat dapat menempuh pendidikan tinggi namun tidak terbebani biaya yang tinggi. 

Kemudian, adanya program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah menjadi bagian dari upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia pun mendorong pelayanan ini bisa terus dioptimalkan. 

"BPJS Kesehatan bisa lebih optimal, mudah diakses. Ini kan rencana ada perbaikan birokrasi, ini bagus. BPJS Ketenagakerjaan juga bagus, harus dimanfaatkan pekerja," tuturnya. 

Soal hunian, Heri menyatakan,  pemerintah perlu memperbanyak perumahan subisidi yang terjangkau ataupun sewa yang murah untuk menekan biaya hidup masyarakat. Akses perbankan juga perlu diperhatikan agar tidak membebani masyarakat.