Klarifikasi soal Stok BBM, Bahlil Minta Warga Tak Perlu Panic Buying

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar secara mendadak atau panic buying, menyusul kondisi stoknya yang masih mencukupi.

Hal itu diungkapkan Bahlil menanggapi fenomena panic buying yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia karena isu stok BBM yang hanya tinggal 21 hari di tengah perang Timur Tengah.

Diketahui, fenomena panic buying BBM terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada awal Maret 2026, seperti di Jember, Medan, dan Aceh, dengan terjadinya antrean panjang kendaraan di SPBU.

"Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup," katanya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut dia, pernyataannya sebelumnya yang menyebut stok BBM hanya 21-25 hari itu karena kapasitas penyimpanan atau storage yang dimiliki Indonesia hanya bisa menampung volume untuk jangka waktu tersebut.

Selain itu, dia menambahkan, saat ini tidak ada masalah berkait dengan penyediaan dan penyaluran BBM. Distribusi BBM terus berputar dan tidak ada masalah dalam pasokan.

"Jadi yang dimaksud 21 hari sampai 25 hari itu adalah storage kita, tapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita jalan terus, dan impor kita gak ada masalah," jelasnya.  

"Apalagi dari Timur Tengah, itu kita cuma impor crude minyak mentahnya, sementara minyak jadinya kita impor dari negara Asia Tenggara dan produksi dalam negeri," sambungnya.

Bahlil pun kembali meminta agar masyarakat tidak perlu panik membeli BBM, mengingat stoknya yang masih tercukupi. "Jadi harusnya gak perlu ada sampai begitu ya (panic buying-Red)," ujarnya.

Kenaikan harga

Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi menaikkan harga BBM di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Ia menyebut, opsi itu akan sangat dipengaruhi oleh beban anggaran jika sudah tidak tertahankan, dan harga minyak dunia terus melonjak akibat perang tersebut.

Menkeu menyebut istilah 'sharing' atau berbagi beban dengan masyarakat sebagai jalan terakhir. 

"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM," tukasnya, saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (9/3).

Purbaya menyatakan, opsi pahit itu baru akan diambil jika nilai subsidi sudah terlalu tinggi, dan kemampuan APBN sudah mencapai batas maksimal.