Mengapa Soeharto Bisa Bertahan Jadi Presiden Selama 32 Tahun? Ini Penjelasan Lengkapnya

Mengapa Soeharto Bisa Bertahan Jadi Presiden Selama 32 Tahun? Ini Penjelasan Lengkapnya

TRIBUNJATENG.COM – Soeharto dikenal sebagai Presiden Indonesia yang paling lama berkuasa. Ia memimpin negeri ini selama lebih dari tiga dekade, sejak 1967 hingga 1998, menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di dunia modern.

Perjalanan panjang kekuasaan Soeharto tidak terjadi dalam semalam. Naiknya ia ke tampuk pemerintahan berawal dari peristiwa berdarah G30S 1965, yang menjadi titik balik sejarah politik Indonesia.

 Dari situ, ia membangun kekuasaan yang kokoh melalui dukungan militer, pengendalian politik, serta janji stabilitas nasional.

Baca juga: 10 Fakta Ibu Persit Istri TNI Selingkuh dengan Bawahan Suami, Terbongkar Saat Mandi

• Viral Rekaman CCTV Detik-detik Pria Bonceng Istri Tewas Ditembak di Sumsel, Ambruk Perlahan

• FAKTA Terbaru, Istri Aipda IS Selingkuhan Brigadir N Berstatus Guru SD PPPK di Kendal

Berikut uraian lengkap mengenai sepuluh faktor utama yang membuat Soeharto bisa memimpin Indonesia selama 32 tahun.

1. Awal Kekuasaan: Dari Krisis Politik ke Legitimasi Nasional

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Soeharto muncul sebagai tokoh yang dianggap mampu memulihkan keamanan negara. Ia memimpin operasi penumpasan yang menewaskan banyak anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di tengah tekanan publik dan mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI serta perombakan kabinet, Soekarno akhirnya menyerahkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) kepada Soeharto. Dari surat inilah kekuasaan mulai berpindah tangan.

Tahun 1967, Soeharto diangkat secara resmi menjadi Pejabat Presiden menggantikan Soekarno yang kehilangan dukungan politik. Dukungan kuat dari militer membuat posisi Soeharto makin tak tergoyahkan.

2. Militer Sebagai Pilar Utama Kekuasaan

Begitu berkuasa, Soeharto membangun rezim yang kemudian dikenal dengan nama Orde Baru. Ia menempatkan militer sebagai kekuatan inti dalam pemerintahan.

Para perwira yang loyal ditempatkan di jabatan strategis — mulai dari kementerian, lembaga pemerintahan, hingga badan usaha milik negara. Dengan struktur kekuasaan seperti ini, Soeharto mampu menekan potensi perlawanan politik dari dalam maupun luar militer.