Gebrakan Sang Pemimpin, PM Jepang Potong Gaji Seluruh Pejabat Tinggi Negeri

• Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana memotong gaji dirinya sendiri, para menteri, dan seluruh anggota kabinet sebagai bagian dari komitmen reformasi pemerintahan dan penghematan fiskal.
• Sebelumnya, PM Sanae Takaichi sudah mengembalikan 30 persen dari gajinya, sedangkan para menteri memotong 20 persen dari penghasilan mereka.
• Langkah Takaichi menuai respons beragam, dipuji sebagai simbol kesederhanaan dan reformasi, namun juga dikritik karena dinilai bisa memperkuat 'pola pikir deflasi' di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat.

TRIBUNJATENG.COM, TOKYO — Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, akan melakukan gebrakan untuk menghemat pengeluaran negara.

Perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri di Negeri Matahari Terbit itu berencana memangkas gaji untuk dirinya sendiri, para menteri, dan seluruh anggota kabinet.

Politikus konservatif itu menyatakan, langkah ini menjadi bagian dari komitmennya untuk menjalankan reformasi pemerintahan dan penghematan fiskal di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi Jepang.

Menurut laporan The Japan Times, pemerintah menggelar rapat pada Selasa (11/11) waktu setempat, untuk mengonfirmasi penghentian tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan para menteri kabinet.

Baca juga: Empat Orang Luka-Luka Akibat Kecelakaan Beruntun di Perempatan Jepang Kudus, Ini Identitasnya

Baca juga: Duduk Perkara Rasnal, Mantan Kepsek SMAN 1 Yang Tak Dapat Gaji 1 Tahun Karena Bela Guru Honorer

Langkah pemangkasan gaji ini bukan ide baru. Sejak awal menjabat, Takaichi sudah menegaskan tekadnya untuk memangkas berbagai hak istimewa pejabat tinggi negara, guna menghemat pengeluaran negara.

“Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar para anggota kabinet tidak menerima bayaran melebihi gaji anggota parlemen,” kata Takaichi dalam konferensi pers perdananya pada Oktober lalu.

Partai koalisi baru, Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai), yang kini bersekutu dengan Partai Demokrat Liberal (LDP), juga mendorong langkah serupa agar reformasi birokrasi terasa nyata dan tidak berhenti pada wacana.

Saat ini, gaji bulanan anggota parlemen Jepang mencapai sekitar 1,294 juta yen atau setara Rp 140-an juta.

Selain itu, perdana menteri mendapatkan tunjangan tambahan 1,152 juta yen (sekitar Rp 124 juta), sedangkan menteri kabinet menerima tambahan 489.000 yen (sekitar Rp 52 juta).

Namun, di bawah kebijakan baru Takaichi, tunjangan tambahan ini akan dihentikan sementara.

Sebelumnya, sebagai bagian dari kebijakan penghematan, perdana menteri sudah mengembalikan 30 persen dari gajinya, dan para menteri memotong 20 persen dari pendapatan mereka.

Dengan kebijakan itu, tunjangan tambahan yang diterima para pejabat kini tinggal sekitar 390.000 yen (berkisar Rp 42 juta) untuk perdana menteri dan 110.000 yen (sektiar Rp 11 juta) untuk menteri kabinet.

“Kerangka kebijakan ini sederhana, negara harus memberi contoh soal pengendalian anggaran. Kalau rakyat diminta hemat, pemerintah juga harus ikut,” ujar Menteri Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara.

Menuai pro-kontra

Langkah Takaichi mendapat sambutan hangat dari partai koalisi. “Rencana itu luar biasa. Ini bukti kemauan perdana menteri untuk menjalankan reformasi yang menyakitkan,” tulis Fumitake Fujita, pemimpin Japan Innovation Party, di media sosial.