Gebrakan Sang Pemimpin, PM Jepang Potong Gaji Seluruh Pejabat Tinggi Negeri

Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa kalangan menilai kebijakan itu kurang tepat karena dikhawatirkan menimbulkan efek psikologis negatif terhadap sektor ekonomi.

Ketua Democratic Party for the People, Yuichiro Tamaki, bahkan menyebut langkah itu sebagai “simbol dari pola pikir deflasi,” mengingat pemerintah Jepang saat ini justru tengah berupaya meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat.

“Saya punya perasaan campur aduk,” ujar salah satu anggota kabinet yang enggan disebut namanya, menanggapi kebijakan tersebut.

Meski menimbulkan perdebatan, kebijakan pemangkasan gaji dianggap sebagai simbol kesederhanaan dan tanggung jawab moral dari pemerintahan baru Sanae Takaichi.

Langkah ini juga diharapkan menjadi awal dari reformasi birokrasi lebih luas, termasuk efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan dana publik.

Perlu diketahui, Sanae Takaichi secara resmi menduduki jabatan Perdana Menteri Jepang setelah parlemen Jepang sepakat untuk memilih politikus konservatif itu pada Selasa (21/10). Takaichi pun menjadi perdana menteri perempuan pertama sepanjang sejarah Jepang.

Takaichi menjadi perdana menteri usai partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), mengamankan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang berhaluan sayap kanan.

Terbentuknya koalisi tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan politik di Jepang usai LDP kalah dalam pemilihan majelis tinggi pada Juli lalu.

Kendati menjadi perdana menteri perempuan pertama, Takaichi tidak dikenal sebagai politikus yang mempromosikan kesetaraan atau keanekaragaman gender.

Perempuan berusia 64 tahun itu dikenal sebagai anak didik eks-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dibunuh pada 2022 lalu. (Kompas.com)