Zulkifli Hasan Apresiasi KDKMP Yang Beroperasi di Jateng Tertinggi di Indonesia

Di antaranya ada Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) yang berkaitan dengan pangan. 

Kemudian JPEN yang berkaitan dengan gas elpiji, di mana JPEN juga memiliki terobosan untuk pemanfaatan biogas sebagai alternatif gas 3kg milik Pertamina.

"Usulan kami ke pusat, perlu penambahan sub pangkalan elpiji di Jawa Tengah, sehingga akan semakin dekat dengan Koperasi Merah Putih. Juga perlu membuat juklak dan juklis siapa yang menjadi pengecer dan sebagainya," katanya.

Usulan lain yang disampaikan Ahmad Luthfi dalam rakor yang dipimpin Zulkifli Hasan adalah, regulasi tata kelola Koperasi Merah Putih yang komprehensif. 

Usulan itu disampaikan karena masih ada banyak pertanyaan terkait dan kebingungan di tingkat bawah.

Ahmad Luthfi menegaskan, rakor tersebut sebagai langkah dari penyamaan persepsi bupati-wali kota di Jawa Tengah terkait KDKMP harus linier sampai basis desa. 

Tentu saja dengan memberdayakan potensi desa yang ada.

"Masing-masing desa itu kan mawa cara, desa itu punya kearifan cara tersendiri berdasarkan potensi. Perlu ada petunjuk agar para Bupati dan Wali Kota tidak salah dalam menerjemahkan sampai basis desa, karena kemampuan atau human resources-nya berbeda-beda," tuturnya. 

Menempatkan PPPK

Terpisah Wamendagri, Bima Arya akan merekrit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendampingi KDKMP. Pihaknya akan mematangkan hal tersebut bersama Kemenpan RB. 

"Nantinya formasinya seperti apa kebutuhan seperti apa, kualifikasinya karena khan ada PPPK yang kualifikasinya cocok dengan koperasi," tuturnya.

Menurutnya, paling tidak dua atau tiga orang tenaga PPPK yang ditempatkan per koperasi. 

Tenaga PPPK itu untuk menunjang operasional koperasi.

"Paling tidak kepengurusannya punya kapasitas," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Anjurkan Pedagang Kelontong Kulakan di Koperasi Merah Putih

Ia mengatakan PPPK yang ditugaskan mendampingi setiap koperasi merupakan pegawai Kabupaten/Kota.

Rencana itu sedang dibahas bersama Kemenpan RB.

"PPPK yang sudah ada ini bukan guru maupun kesehatan nanti dilihat komposisinya," ujarnya.(rtp)