Zulkifli Hasan Apresiasi KDKMP Yang Beroperasi di Jateng Tertinggi di Indonesia

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan apresiasi jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang beroperasi di Jawa Tengah tertinggi se Indonesia.

"Jawa Tengah ini tertinggi se Indonesia  koperasi yang sudah beroperasi. Ada  sebanyak 1750 sekian yang sudah beroperasi," ujarnya usai rapat koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi,  Satgas Kabupaten/Kota terkait Percepatan Operasional KDKMP Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Percontohan Nasional, Koperasi Merah Putih Gedawang Tembus Omzet Rp 69 Juta dalam 1,5 Bulan

Menurutnya, secara nasional target KDKMP yang beroperasi 10 ribu. 

Pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jateng  dapat meningkatkan jumlah KDKMP yang beroperasi.

"Target kami secara nasional 10 ribu KDKMP, Kalau Jateng bisa mengoperasikan 2 ribu KDKMP aman kita," ujarnya.

Mengenai permodalan, Zulkifli menyebut dalam waktu mendapat plafon pinjaman bank sebesar Rp3,5 miliar. 

Hanya saja saat ini menunggu aturan teknis yang saat ini sedang dibahas.

"Plafon Rp3,5 miliar dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan. Tinggal aturan teknis yang dalam rapat tersebut termasuk dalam pembahasan," tuturnya.

Sementara itu,Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, dari 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah, sebanyak 1.750 koperasi sudah beroperasional hingga saat ini. Sisanya sebanyak 6.773 KDKMP masih belum operasional karena masih tahap persiapan.

"Total modal kurang lebih Rp 22,4 miliar dan jumlah anggota 117.661 orang. Sebanyak 6.773 koperasi yang belum operasional itu, minimal sudah punya gerai dan menunggu petunjuk Dinas Koperasi dan UMKM yang kita dorong untuk mendampingi," ujarnya.

Menurutnya dari 1.750  KDKMP, 1.444 unit koperasi di antaranya bergerak pada sektor potensi usaha lain seperti Lalu Pandai, Pertanian, Peternakan, Elpiji, dan lain-lain. 

Sementara 306 unit koperasi pada sektor utama bisnis KDKMP yaitu sembako, apotek, klinik kesehatan, gudang/cold storage, kendaraan logistik, dan simpan pinjam.

Setiap KDKMP yang sudah operasional itu, rata-rata memiliki dua gerai bahkan ada yang sudah memiliki empat gerai. 

"Hal itu menunjukkan kelengkapan infrastruktur koperasi sudah disiapkan dengan baik," ujarnya.

Dijelaskan, selain Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah juga bersinergi untuk menopang operasional KDKMP. 

Di antaranya ada Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) yang berkaitan dengan pangan. 

Kemudian JPEN yang berkaitan dengan gas elpiji, di mana JPEN juga memiliki terobosan untuk pemanfaatan biogas sebagai alternatif gas 3kg milik Pertamina.

"Usulan kami ke pusat, perlu penambahan sub pangkalan elpiji di Jawa Tengah, sehingga akan semakin dekat dengan Koperasi Merah Putih. Juga perlu membuat juklak dan juklis siapa yang menjadi pengecer dan sebagainya," katanya.

Usulan lain yang disampaikan Ahmad Luthfi dalam rakor yang dipimpin Zulkifli Hasan adalah, regulasi tata kelola Koperasi Merah Putih yang komprehensif. 

Usulan itu disampaikan karena masih ada banyak pertanyaan terkait dan kebingungan di tingkat bawah.

Ahmad Luthfi menegaskan, rakor tersebut sebagai langkah dari penyamaan persepsi bupati-wali kota di Jawa Tengah terkait KDKMP harus linier sampai basis desa. 

Tentu saja dengan memberdayakan potensi desa yang ada.

"Masing-masing desa itu kan mawa cara, desa itu punya kearifan cara tersendiri berdasarkan potensi. Perlu ada petunjuk agar para Bupati dan Wali Kota tidak salah dalam menerjemahkan sampai basis desa, karena kemampuan atau human resources-nya berbeda-beda," tuturnya. 

Menempatkan PPPK

Terpisah Wamendagri, Bima Arya akan merekrit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendampingi KDKMP. Pihaknya akan mematangkan hal tersebut bersama Kemenpan RB. 

"Nantinya formasinya seperti apa kebutuhan seperti apa, kualifikasinya karena khan ada PPPK yang kualifikasinya cocok dengan koperasi," tuturnya.

Menurutnya, paling tidak dua atau tiga orang tenaga PPPK yang ditempatkan per koperasi. 

Tenaga PPPK itu untuk menunjang operasional koperasi.

"Paling tidak kepengurusannya punya kapasitas," ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Anjurkan Pedagang Kelontong Kulakan di Koperasi Merah Putih

Ia mengatakan PPPK yang ditugaskan mendampingi setiap koperasi merupakan pegawai Kabupaten/Kota.

Rencana itu sedang dibahas bersama Kemenpan RB.

"PPPK yang sudah ada ini bukan guru maupun kesehatan nanti dilihat komposisinya," ujarnya.(rtp)