Temui Kemendagri dan BKN, Pansus Angket DPRD Pati Justru Kecewa, Ada Dugaan Informasi Ditutupi

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebagaimana diketahui, pekan lalu, tepatnya pada Senin-Rabu (80-10/9/2025), Pansus bertandang ke Jakarta untuk mengonsultasikan sejumlah temuan mereka kepada dua lembaga negara tersebut.

Temuan yang dikonsultasikan adalah kebijakan-kebijakan Bupati Pati Sudewo seputar pemerintahan daerah, lebih khususnya soal kepegawaian, yang terindikasi bermasalah.

Baca juga: AMPB Minta Pansus DPRD Pati Bongkar Semua “Borok” Bupati Sudewo, Tandai Partai yang Abai

Di antaranya tentang mutasi/promosi jabatan dan pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Selain itu juga soal kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 yang tidak melibatkan partisipasi DPRD, masyarakat, dan kajian dampak sosial-ekonomi.

Menurut Joni, jawaban dari Kemendagri dan BKN kurang memuaskan dan justru menimbulkan sedikit suuzan atau prasangka buruk bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

“Teman-teman Pansus sudah datang ke Jakarta, ke BKN dan Kemendagri, tapi jawabannya tidak memuaskan, padahal kami sudah bersurat dari jauh hari. Contohnya di BKN, kelihatannya tidak sepenuhnya dijawab dengan baik dan benar, ada hal yang ditutup-tutupi,” ucap Joni di Gedung DPRD Pati, Senin (15/9/2025).

Joni mencontohkan ketika pihaknya menanyakan surat teguran BKN kepada Pemkab Pati soal pengangkatan Direktur RSUD Soewondo.

Menurut Joni, dalam surat permintaan klarifikasi yang ketiga, karena tak kunjung mendapat jawaban dari Pemkab Pati, BKN memblokir layanan kepegawaian.

“Beberapa hari kemudian blokirnya dicabut. Kami tanyakan kenapa dicabut, alasannya ada surat dari Kemenkes yang masuk ke Pati dan Pati menyurati ke BKN. Kami mau lihat surat Kemenkes seperti apa, itu nggak dikasih. Ini kok sampai begini,” ungkap Joni.

Menurut Joni, dalam pembicaraan nonformal, ada jawaban bahwa yang dilakukan Pemkab Pati salah. 

Namun, hal itu justru tidak disampaikan pada sesi formal.

Adapun di Kemendagri, Joni mengaku cukup puas dengan jawaban yang diberikan. 

Namun demikian, dia menyayangkan karena petugas yang diutus sebetulnya tidak memiliki tupoksi untuk memberikan jawaban.

“Yang menjawab, level jabatannya di bawah banget. Paling enggak seharusnya direktur, lah. Ini malah bukan tupoksinya. Dia tidak punya kewenangan menjawab itu. Akhirnya, kan, mentah. Jadi kami untuk apa jauh-jauh datang,” ucap dia.

Joni menambahkan, dirinya sempat menyampaikan keluhan pada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang mendampinginya ketika di Jakarta.

Dia menitipkan unek-uneknya pada Dede Yusuf mengenai BKN dan Kemendagri yang seolah tidak peka terhadap kondisi di daerah yang sedang genting.

“Apakah mereka tidak tahu kasus di Pati sudah nasional? Apa tidak tahu kemarin 13 Agustus di Pati kejadian kayak gimana?” tanya Joni retoris.

Dia menegaskan, kinerja Pansus Hak Angket bukan untuk menuduh atau menjustifikasi, melainkan hanya mencari informasi dan data yang lengkap. 

Mereka hanya ingin mengonfirmasi apakah kebijakan-kebijakan Pemkab Pati sudah sesuai prosedur atau ada unsur peraturan yang dilanggar.

“Tinggal pemerintah menjawab benar atau salah, ya atau tidak. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Tapi jawaban itu tidak disampaikan. Aneh gitu, lo. Bukan (berarti kunjungan kemarin) sia-sia, tapi akhirnya kami punya suuzan sedikit lah, kenapa kok harus begitu,” kata dia.

Setelah ini, Joni mengatakan bakal berembuk dengan anggota Pansus, apakah konfirmasi ke BKN dan Kemendagri perlu diulang atau tidak.

Baca juga: Anggota DPRD 6 Bulan Ga Masuk Kerja Tetap Terima Gaji, Kirim Surat Sakit tapi di Video Lagi Plesiran

Yang jelas, menurut dia hal ini hanya membuang-buang waktu.

Dia pun menyesalkan sikap lembaga negara di tingkat pusat yang seolah tidak mengetahui kondisi di daerah.

“Barangkali ke depan ini kami akan membuat surat protes juga ke BKN dan Kemendagri,” tandas Joni. (mzk)