DPRD Pati Kabulkan 6 Tuntutan Pendemo, Berikut Isi Lengkapnya

Ketiga, parpol dan DPRD Pati harus melawan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan, terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

Keempat, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati.

Poin kelima ditujukan kepada PDIP.

Sedangkan poin keenam ditujukan kepada Partai Gerindra.

“Kelima, khusus kepada PDIP, kami menuntut agar konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo."

"Tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati."

"Mengganti Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus,” ujar dia.

Keenam, kepada Partai Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena terindikasi berpihak kepada Sudewo.

"Mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo yang ditangani KPK RI."

"DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai di semua level, sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati," bebernya.

“Sekali lagi kami sampaikan MPB teguh, konsisten, menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat."

"Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat,” tandas Ulil.

Baca juga: H-1 Demo di Gedung DPRD Pati, Polisi Datangi Sekolah-Sekolah Minta Pelajar Tidak Ikut Aksi Massa

Menanggapi tuntutan MPB, Ali Badrudin sempat menanyakan alasan permintaan pencopotan Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus. 

Perwakilan massa menjawab bahwa Joko kerap absen, tidak hadir, dalam agenda rapat Pansus.

Ali lalu mengatakan siap memenuhi semua tuntutan massa.