Pegawai Honorer di Pati Datangi DPRD: Perjuangkan Kami Masuk PPPK Paruh Waktu

Mereka berasal dari berbagai instansi di Lingkungan Pemkab Pati.

Ada pula tenaga pendidikan.

Rata-rata masa kerjanya dua tahun lebih.

“Tapi kami akan cek lagi, barangkali ada yang belum terdata,” ucap dia.

Ansori mengatakan, selama ini dia dan teman-temannya resah dengan adanya isu pemberhentian tenaga honorer pada Desember 2025.

“Menurut informasi yang saya dapat, honorer yang tidak mengikuti tes PPPK akan diselesaikan paling lambat Desember 2025."

"Jadi kemungkinan, yang tidak mengikuti tes PPPK seperti kami ini, mau tidak mau mengakhiri kontrak pada Desember 2025."

"Itu yang membuat kekhawatiran kami."

"Isu cut off 2025 sangat mengganggu kami.” 

“Intinya kami tidak menuntut jadi PPPK penuh waktu."

"Kami hanya ingin masuk paruh waktu dulu, sehingga tidak terkena cut off pada Desember 2025,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Sanggupi Tuntutan Petani soal Izin Tambang hingga Reforma Agraria

Tanggapan BKPSDM 

Keresahan tersebut ditanggapi positif oleh BKPSDM Kabupaten Pati. 

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Pati, Yogo Wibowo mengatakan, pihaknya siap mengupayakan penyampaian aspirasi honorer ke Pemerintah Pusat.

“Kami sangat mendukung apa yang menjadi keluh kesah mereka."