Pegawai Honorer di Pati Datangi DPRD: Perjuangkan Kami Masuk PPPK Paruh Waktu

"Kami perjuangkan bersama, semoga bisa berhasil."

"Karena hal itu memang kewenangan di pusat, bukan di daerah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso juga menegaskan komitmen dewan untuk menjembatani aspirasi para honorer.

“Kami menjembatani agar teman-teman yang seratus sekian itu tidak diberhentikan."

"BKPSDM bersedia mencoba menginput data mereka secara manual."

"Kami akan komunikasikan ke Menpan RB,” tutur Narso.

Dia menambahkan, DPRD akan mengawal baik dari sisi input data maupun penyediaan anggaran jika kontrak para honorer bisa diperpanjang.

“Kami akan kawal dari sisi input data dan penyediaan anggaran."

"Sebab, kalau masih diperpanjang, harus ada anggaran untuk menggaji mereka,” jelas dia.

Audiensi tersebut menegaskan betapa gentingnya persoalan honorer menjelang berakhirnya masa transisi kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Para pegawai berharap perjuangan ini mampu memberi mereka kesempatan untuk tetap bekerja melalui skema PPPK, meski hanya paruh waktu. (*)