Pegawai Honorer di Pati Datangi DPRD: Perjuangkan Kami Masuk PPPK Paruh Waktu

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD setempat, Senin (29/9/2025). 

Mereka beraudiensi dengan Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Pati serta BKPSDM.

Para pegawai honorer “non database BKN” ini memperjuangkan nasib mereka agar tetap bisa bekerja meski ada rencana penghentian tenaga honorer (pegawai non ASN/PPPK) pada Desember 2025 sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Karateka Pati, Christopher Edbert Raih Medali Emas di Pomnas XIX 2025

Mereka ingin diupayakan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Perwakilan Aliansi Honorer Pati Non Database BKN Gagal CPNS, Moh Ansori menjelaskan bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil. 

Dia menuturkan, banyak honorer terpaksa mendaftar seleksi CPNS karena tidak ada kesempatan mengikuti tes PPPK tahap kedua yang informasinya terlambat diumumkan.

“Kami ini gabungan honorer non database yang mengikuti tes CPNS."

"Tujuan kami meminta bantuan Komisi A maupun Komisi D DPRD untuk memperjuangkan nasib kami agar bisa masuk PPPK Paruh Waktu,” kata pegawai honorer di Kantor Kecamatan Kayen ini.

Menurut Ansori, regulasi tes PPPK tahap kedua memang terlambat diumumkan.

Hanya sekira satu bulan sebelum pelaksanaan.

Sedangkan pihaknya sudah terlanjur mengikuti CPNS, sehingga sesuai peraturan, tidak bisa mengikuti tes PPPK.

“Dulu tes PPPK (tahap pertama-red.) diperuntukkan bagi mereka yang sudah masuk database BKN, sedangkan kami belum, jadi kami bisa menerima pada saat itu."

"Kami bukan memilih daftar CPNS."

"Kami terpaksa mendaftar CPNS karena pada saat itu kami tidak ada kesempatan mengikuti tes PPPK,” kata dia.

Baca juga: Musim Hujan Datang Lebih Awal, Warga Pati Diminta Waspada Banjir dan Tanggul Jebol

Ansori mengatakan, pihaknya mendata ada 109 orang yang tergabung dalam Aliansi Honorer ini.