Jawa Tengah Pertahankan Kualitas Pelayanan Publik

TRIBUNJATENG.COOM, SEMARANG – Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Jawa Tengah, Siti Farida, menyampaikan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berada pada level atas.

Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, meskipun sistem penilaian Ombudsman tahun ini mengalami perubahan.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Perbaiki Layanan Publik: Skor Ombudsman RI Tembus Nilai 96

“Mulai 2025, Ombudsman menerapkan sistem penilaian maladministrasi pelayanan publik. Sebelumnya dikenal dengan survei kepatuhan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” ujar Farida saat Sosialisasi Opini Ombudsman RI di Hotel Oaktree Semarang, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, pendekatan baru ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga memetakan potensi dan pola maladministrasi di instansi pelayanan publik.

“Dengan pemetaan itu, kami ingin mendorong penyelenggara layanan memperbaiki sistem secara berkelanjutan,” kata dia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen menjaga mutu pelayanan publik.

Ia menilai pelayanan yang baik tercermin dari masyarakat yang merasa terbantu dan urusannya terselesaikan.

Baca juga: UNIMMA Tingkatkan Literasi Masyarakat Desa Tempurejo Tentang Layanan Publik dan Ombudsman

Berdasarkan data Ombudsman, nilai kepatuhan Pemprov Jateng terus meningkat. Tahun 2021, Jawa Tengah berada di zona kuning dengan nilai 73,49. 

Tahun 2022 naik ke zona hijau dengan nilai 93,14, lalu meningkat menjadi 94,5 pada 2023, dan 98,21 pada 2024.

Sumarno mengapresiasi penilaian Ombudsman yang membantu Pemprov Jateng dalam memperbaiki sistem pelayanan.

“Penilaian ini menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan,” ujarnya. (Rad)