Nasib Siswa SMK di Purworejo Dipaksa Keluar Karena Menunggak SPP, Ada Orang yang Melunasi

TRIBUNJATENG.COM – Nasib siswa SMK di Purworejo Jateng yang dilarang ujian karena menunggak SPP kini sedikit bisa bernapas lega.

Ada orang yang kemudian melunasi tunggakan biaya pendidikan itu.

Siswa yang sempat dilarang ujian itu akan dijadwalkan ulang untuk mengikuti ujian susulan.

Baca juga: "Kurang Rp100 Ribu Saja Anak Dilarang Ikut Ujian" Kebijakan SMK Pembaharuan Purworejo Jadi Sorotan

Baca juga: Mobil MBG Terpental 10 Meter Hingga Jatuh ke Sungai Setelah Lewati Perlintasan Kereta di Purworejo

Sebelumnya diberitakan nasib miris menimpa seorang siswa SMK Pembaharuan Purworejo yang dilarang mengikuti ujian karena menunggak biaya pendidikan sebesar Rp 4,5 juta. 

Siswa tersebut bahkan sempat diusir ke ruang perpustakaan saat ujian berlangsung, membuatnya tertekan hingga akhirnya memilih tidak berangkat ke sekolah.

Orang tuanya, Tri Wahyuni, menceritakan pengalaman pahit ini.

“Anak saya datang ke sekolah, tetapi malah disuruh ke ruang perpustakaan dan tidak boleh ikut ujian. Mereka hanya duduk diam tanpa kegiatan,” ujar Tri Wahyuni, Jumat (17/10/2025). 

Tri menjelaskan, keluarganya sedang berupaya melunasi tunggakan tersebut, tetapi meminta agar pembayaran bisa dilakukan secara bertahap.

“Saya minta kebijakan supaya bisa diangsur, tapi sekolah tidak mengizinkan. Malah disuruh cari pinjaman.

Kurang Rp100 ribu saja, anak sudah tidak boleh ikut ujian,” keluhnya.

Menurut Tri, pihak sekolah sempat memperingatkan agar orang tua tidak melapor ke media karena bisa berakibat anaknya dikeluarkan.

Anak Tri, H (16), siswa kelas XI yang dikenal berprestasi dan selalu meraih peringkat pertama sejak kelas X, akhirnya memilih tidak datang ke sekolah.

“Malu, terus mau ngapain ke sekolah,” ucap H.

Kepala SMK Pembaharuan Purworejo, Sugiri, membenarkan adanya kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan ini merupakan arahan dari pihak yayasan karena kondisi keuangan sekolah sedang sulit.

“Siswa yang belum bayar memang tidak boleh mengikuti penilaian tengah semester, dengan harapan orang tua segera melengkapi administrasi.

Kalau belum bisa, pihak yayasan meminta anak tersebut diistirahatkan sementara,” jelas Sugiri.

Meski demikian, Sugiri belum memberikan tanggapan terkait protes orang tua siswa yang menilai kebijakan itu terlalu keras.

Pengurus Yayasan Pembaharuan, Marjuki, menambahkan bahwa pihak yayasan telah memberi kelonggaran melalui sistem pembayaran bulanan Rp 200 ribu.

“Siswa tetap boleh mengikuti proses belajar mengajar, tapi untuk ikut ASTS harus lunas terlebih dahulu kekurangannya,” ujarnya.

Setelah kasus ini disorot media, pihak yayasan menyatakan bersedia mengadakan ujian susulan bagi siswa yang menunggak.

Kebijakan pelarangan itu tercantum dalam surat pemberitahuan bertanggal 16 Oktober 2025 yang ditandatangani Kepala Sekolah Sugiri dan disampaikan melalui wali kelas kepada seluruh siswa.

Dalam surat tersebut, siswa wajib melunasi biaya pendidikan paling lambat Sabtu (18/10/2025).

Hanya mereka yang sudah membayar penuh yang diperbolehkan mengikuti Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) pada Senin (20/10/2025).

Bagi yang belum melunasi hingga batas waktu tersebut, secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari sekolah.

Kebijakan ini memicu kritik dari berbagai pihak.

Pengawas dan Dinas Pendidikan Turun Tangan Pengawas MKKS SMK Purworejo, Bani Mustofa, menyayangkan langkah ekstrem yang diambil sekolah.

“Seharusnya bisa ada win-win solution. Kalau anak-anak dikeluarkan, mereka jadi ATS (Anak Tidak Sekolah), yang justru menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diatasi,” ujarnya melalui WhatsApp, Jumat (17/10/2025).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Jawa Tengah, Maryanto, menegaskan kebijakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Tidak boleh ada alasan anak tidak bisa belajar hanya karena belum lunas biaya sekolah. Pembayaran adalah urusan orang tua, sedangkan anak berkewajiban belajar,” tegasnya.

 Maryanto menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri dan menyelidiki kasus ini. “Nanti akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.

Dilunasi Anggota Dewan

Kasus siswa SMK Pembaharuan (PN) Purworejo, Jawa Tengah, yang dipaksa mengundurkan diri dari sekolah karena belum melunasi biaya pendidikan akhirnya menemukan titik terang.

Anggota DPR RI Aziz Subekti turun tangan membantu melunasi tunggakan empat siswa yang sebelumnya terancam kehilangan hak belajar.

Bantuan tersebut diberikan setelah kasus itu menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan Jawa Tengah.

Staf anggota DPR RI Aziz Subekti, yakni Jepat Rahmat Hidayat, mengatakan keputusan untuk melunasi tunggakan itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan langsung dari masyarakat.

“Awalnya ada sebelas siswa yang belum bisa membayar, tapi tujuh sudah menyelesaikan sendiri.

Sisanya empat anak kami bantu sepenuhnya dengan total kurang lebih Rp 21 juta,” kata Jepat saat berkunjung ke Balai Wartawan Purworejo Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, bantuan itu diberikan sesuai instruksi langsung dari Aziz Subekti setelah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar kasus segera diselesaikan tanpa mengorbankan hak pendidikan siswa.

“Bapak Aziz langsung memerintahkan agar tunggakan anak-anak ini diselesaikan. Prinsipnya, tidak boleh ada siswa yang putus sekolah karena biaya,” tegasnya.

Setelah pembayaran dilakukan, keempat siswa tersebut dijadwalkan mengikuti ujian susulan pada Senin (20/10/2025).

“Semuanya sudah aktif kembali dan siap ikut ujian. Sekolah juga sudah memberikan izin,” ujarnya.

Jepat mengaku sempat mendatangi salah satu siswa yang sebelumnya memilih tidak berangkat ke sekolah karena malu dan juga kebetulan sedang sakit.

“Anaknya sempat sakit dan terlihat murung. Saya datangi bersama Ketua Alumni SMK PN untuk memberi semangat agar tidak menyerah,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan pesan khusus dari Aziz Subekti kepada para siswa agar tetap bersemangat menempuh pendidikan.

“Pesan beliau sederhana tapi kuat, tetap semangat sekolah, jangan menyerah, jangan sampai ada yang putus sekolah,” katanya.

Sumber: kompas.com