Peternak Ayam di Pati Menjerit: Harga Bibit-Pakan Melambung, Ekosistem Usaha Dikuasai Korporasi

Barry melanjutkan, intervensi harga dari pemerintah juga minim.

Pemerintah seolah tak berdaya menghadapi fluktuasi harga Sapronak yang didominasi, dan gagal memastikan peternak mandiri bisa menutup HPP. 

"Kehadiran negara sebagai stabilisator dan penjamin keadilan ekonomi tidak terasa," ujar dia.

Jika kondisi ini dibiarkan, kata dia, kepunahan peternak rakyat bukan hanya masalah sosial, melainkan juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. 

"Hilangnya peternak mandiri berarti seluruh pasokan daging ayam akan berada di tangan segelintir korporasi. Ini akan meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga dan menciptakan ketergantungan total," jelas dia.

Maka, lanjut Barry, pemerintah harus segera sadar bahwa fungsi regulasi adalah menciptakan iklim usaha yang adil, bukan membiarkan mekanisme pasar bergerak liar dan membunuh pemain kecil.

Dia menilai, ada beberapa langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Pertama, audit struktural. Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap struktur pasar perunggasan dan terapkan sanksi tegas jika ditemukan praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan peternak rakyat.

"Kedua, Pengawasan Ketat Sapronak. Tunjuk badan independen untuk mengawasi dan menetapkan harga acuan DOC dan pakan yang adil. Ketiga, Pemisahan usaha tegas. Terapkan aturan yang secara ketat dan nyata melarang atau membatasi integrator untuk masuk ke sektor budidaya, serahkan sektor ini sepenuhnya kepada peternak rakyat dan koperasi," papar dia.

Barry menegaskan, jika tidak ada intervensi yang berani dan fundamental, maka peternak rakyat hanya akan tinggal nama, dan sejarah akan mencatat bahwa negara pernah membiarkan industri vitalnya jatuh ke dalam cengkeraman korporasi, mengorbankan ribuan rakyatnya sendiri. (mzk)