Ahmad Luthfi Tinjau Proyek Sodetan Sungai Sayung Atasi Banjir di Depan Pabrik Polytron

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi proyek sodetan Sungai Sayung di Kabupaten Demak, Senin (27/10/2025).

Proyek tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatasi genangan air yang kerap terjadi di depan pabrik Polytron, kawasan yang menjadi titik rawan banjir di jalur Pantura Semarang–Demak.

Ahmad Luthfi mengatakan, genangan air di depan Polytron menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan banjir di wilayah Sayung.

Menurutnya, meski jalan telah ditinggikan, upaya tersebut belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Kita harus punya terobosan kreatif untuk menyiasati. Sudah ditinggikan jalan tapi tidak menyelesaikan masalah.

Maka kita sampaikan ke Kementerian PU untuk kita lakukan sodetan,” ujar Luthfi saat meninjau lokasi.

Genangan di depan Polytron menutup jalan Pantura sepanjang sekitar 500 meter (KM 08+200 s.d. 08+700) di kedua jalur.

Kondisi tersebut terjadi karena elevasi wilayah yang rendah, sistem drainase menuju Sungai Babon dan Sungai Sayung yang tidak berfungsi optimal, serta sipon yang tidak maksimal mengalirkan air ke Sungai Menyong.

Sebagai solusi, dibangun sodetan Sungai Sayung sepanjang 168 meter dengan masa pengerjaan 65 hari dan nilai anggaran Rp6,4 miliar bersumber dari APBN.

Di lokasi tersebut juga akan dibangun dua unit rumah pompa dengan kapasitas masing-masing 50 liter per detik untuk mempercepat aliran air menuju sungai.

“Sodetan ini untuk dipasang pipa langsung ke arah sungai dengan didirikan pompa di sini. Harapannya banjir di wilayah ini bisa diatasi,” jelas Luthfi.

Selain proyek sodetan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah pencegahan jangka panjang, di antaranya penanaman mangrove hingga Desember 2025 di sepanjang garis pantai Pantura dan Pansela di 17 kabupaten/kota, serta normalisasi Sungai Sayung, Kali Babon, dan Sringin oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Luthfi menegaskan pentingnya koordinasi antarinstansi agar mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tidak terganggu akibat cuaca ekstrem dan potensi banjir.

“Mobilitas masyarakat, anak sekolah, dan sebagainya tidak boleh terganggu dengan adanya cuaca seperti ini. Semua OPD, baik provinsi, kabupaten, maupun kementerian harus bergerak bersama sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegasnya.