Pemprov Jateng Siapkan Lahan Relokasi Warga Terdampak Longsor di Cilacap dan Banjarnegara

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan lahan relokasi warga terdampak longsor di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng telah siapkan lahan seluas 3,5 hektare untuk relokasi warga terdampak di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

Pembangunan hunian sementara saat ini telah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng.

"Relokasi sudah disiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan hunian sementara telah ditangani BPBD," ujarnya usai rapat paripurna, Kamis (20/11/2025).

Kemudian untuk Banjarnegara, kata Luthfi, pemerintah daerah telah menyediakan lahan sekitar 2,5 hektare di Kecamatan Pandanarum. 

Kawasan yang terdampak longsor di wilayah itu merupakan satu dukuh, sehingga seluruh warga akan dipindahkan ke hunian sementara sebelum dibangun hunian tetap.

"Karena ini hampir satu dukuh, maka relokasinya akan hunian sementara, baru hunian tetap,” tuturnya.

Baca juga: Lihin Harus Dipapah Pastikan Jenazah Maruni, 5 Anggota Keluarga Masih Hilang di Longsor Banjarnegara

Luthfi mengatakan seluruh korban bencana akan direlokasi dan pelayanan dasar untuk pengungsi terus dipenuhi.

Hunian sementara akan dibangun di lokasi aman, memiliki akses jalan memadai, serta tersedia sumber air.

“Nanti semuanya akan direlokasi. Penanganan sendiri yang kami utamakan adalah bagi masyarakat kita terkait layanan dasar terpenuhi,” ujarnya.

Luthfi memastikan kegiatan belajar bagi anak-anak tetap berjalan meski tinggal di pengungsian.

Selain itu dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi.  

“Pengungsi ini kan anak-anak sekolah banyak."

"Kita pastikan anak-anak sekolah tetap sekolah, meskipun di tempat pengungsian."

"Kemudian dapur umum kita siapkan dengan harapan kebutuhan makan terpenuhi,” jelasnya.

Baca juga: 20 Korban Longsor Cilacap Telah Ditemukan, Tim SAR Fokus Cari 3 Korban Terakhir

Ia mengatakan Pemprov Jateng  memperkuat mitigasi.

Rapat koordinasi dengan 35 kabupaten/kota telah digelar bersama Deputi Pencegahan Bencana untuk memetakan daerah rawan longsor dan banjir.

Saat ini, lebih dari 2.000 desa tanggap bencana telah terbentuk dan akan terus digerakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana.

“Jadi mereka sudah membentuk hampir 2.000 lebih desa tanggap bencana yang harus kita gerakkan."

"Paling pokok memberikan peringatan dini bagi masyarakat di daerah yang rawan bencana. Itu penting untuk pencegahan,” jelasnya. (*)