Bupati Banyumas Pertanyakan Formula Penentuan Garis Kemiskinan BPS

"Kan saya membandingkan rumus banjir di aliran Sungai Citanduy dan Kranji jelas berbeda. 

Begitu pula rumus ini antara Banyumas dan Cilacap berbeda. 

Tapi saya yakin BPS profesional," ucapnya.

Jumlah warga miskin hampir menyentuh 200 ribu orang. 

Sementara garis kemiskinan berada di angka Rp529.310 per kapita per bulan, menjadi faktor penting dalam intervensi kebijakan sosial pemerintah daerah.

Sadewo menegaskan Pemkab Banyumas siap berbasis data, namun data harus dapat menjadi pijakan kebijakan secara presisi.

"Kalau nanti benar-benar diterapkan satu data, pemda Banyumas lebih mudah mengetahui apa yang harus disupport dari masyarakat," tutup Sadewo.

Kepala BPS Banyumas, Moch Fatichuddin menjawab langsung kritik tersebut. 

Ia menegaskan bahwa garis kemiskinan tidak ditentukan berdasarkan UMR, tetapi pada kemampuan pemenuhan kebutuhan minimum kalori.

"Garis kemiskinan adalah besaran rupiah untuk memenuhi setara 2.100 kilokalori. Jadi antarwilayah berbeda," jelasnya.

Menurut Fatichuddin, kebutuhan 2.100 kilokalori di Cilacap dihitung bernilai X rupiah, sementara di Banyumas Y rupiah, mengikuti harga pangan dan kebutuhan dasar yang berlaku di masing-masing daerah.

Sementara itu, formula penentuan UMR berasal dari mekanisme yang berbeda:

"UMR dihitung berdasarkan UMR tahun sebelumnya. 

Ketika menghitung UMR 2025, kami lihat 2024. 

Faktor koreksinya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 

UMR memiliki lab panjang sejak konsep kebutuhan hidup layak awal diterapkan," katanya.

Fatichuddin menambahkan, pertumbuhan ekonomi Banyumas saat ini 6,5 persen, dan pihaknya berkomitmen untuk bekerja profesional berbasis data lapangan.

Meski IPM naik dan ekonomi tumbuh positif, tantangan penanggulangan kemiskinan di Banyumas masih signifikan. (jti)