Netizen Jateng Ramai-Ramai Serukan Boikot Pembayaran PKB 

Menurut sehari-hari berkecimpung di bidang angkutan barang dengan truk Colt Diesel enam ban itu, pajak truknya tahun lalu sekitar Rp 1,3 juta kini melonjak menjadi Rp 1,9 juta. 

“Naiknya hampir 30 persen versi saya itu, di opsennya. Dengan situasi ekonomi yang saat ini belum stabil, itu sangat memberatkan. Apalagi saya di bidang angkutan barang. Muatan sekarang lagi sepi,” katanya, kepada Tribunjateng, Jumat (13/2).

Avin, sapaannya, menyatakan, kenaikan itu tidak sebanding dengan kondisi usaha yang sedang lesu. Ia khawatir beban tambahan itu semakin menekan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor distribusi barang.

“Kalau diterapkan kenaikan pajak itu sangat memberatkan, khususnya buat saya. Dan saya rasa rekan-rekan juga merasa keberatan,” tuturnya.

Avin berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari sumber pemasukan lain.

“Harapan saya pemerintah cari opsi lain-lah, dari hasil bumi atau apa. Jangan bebankan pajak ke masyarakat kecil seperti itu. Kan negara itu dapat pemasukan tidak dari pajak saja,” ucapnya. 

Di Kendal, seorang warga, Sobi memilih membiarkan pajak motornya tetap mati selama bertahun-tahun, terlebih dengan terjadinya kenaikan saat ini. Alasannya, motor yang ia gunakan hanya sebatas pemakaian keseharian.

"Motor enggak pernah dipakai untuk keluar jauh, hanya untuk pergi ke sawah sama ngantar anak sekolah. Memang jarang pergi-pergi, sama digunakan istri untuk belanja saja," tandasnya.

Warga Kendal lain, Amri mengatakan, belum membayar pajak kendaraannya tahun ini, dan memilih menunggu kebijakan pemutihan pajak di tahun-tahun mendatang. "Mending nunggu pemutihan saja lebih enak," tukasnya. (Rezanda Akbar D/Eka Yulianti Fajlin/Tito Isna Utama/Agus Salim Irsyadullah)