'Tangkap Kapolresta Pati' Tulisan di Kemeja Botok AMPB Saat Hadapi Putusan Hakim

"Kalau kemudian ini (tindakan Botok dan Teguh) dianggap provokasi, kenapa kok perangkat negara yang sukanya ngomong awur-awuran, arogan, tidak taat hukum, bahkan sekarang terbukti memang dicokok KPK, kok tidak dianggap sebagai provokasi?” ucap Inayah.

Menurut dia, tindakan korupsi yang merugikan masyarakat justru lebih mengganggu ketertiban dan menyakiti hati rakyat dan lebih pantas dicap sebagai provokasi.

“Itu provokasi, tapi mereka tidak pernah disalahkan. Kenapa malah yang protes sebagai pemilik negara ini selalu dianggap menyalahi aturan, dianggap mengganggu tata tertib. Loh, korupsi segitu banyak tidak mengganggu tata tertib kah? Menyakiti hati masyarakat, merugikan mereka, memangnya tidak mengganggu tata tertib?” tanya dia retoris.

Inayah menilai persoalan seperti ini sering dilihat secara parsial, sehingga suara kritik masyarakat justru kerap dipermasalahkan.

Oleh sebab itu, Inayah mengatakan dirinya mewakili Jaringan Gusdurian dan keluarga Gus Dur untuk memberikan dukungan agar masyarakat tetap dapat menyuarakan aspirasi secara terbuka.

Dia juga mengingatkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap dua pentolan AMPB tersebut dapat berdampak pada situasi demokrasi di Indonesia.

“Makanya kita lihat. Kalau putusannya tidak bebas, itu akan jadi preseden buruk untuk demokrasi kita,” tandas dia.

Botok dan Teguh merupakan pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menjadi terdakwa kasus blokade jalan Pantura.

Mereka dituntut 10 bulan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun aksi blokade Jalan Pantura Pati mereka lakukan pada 31 Oktober 2025 lalu sebagai reaksi kekecewaan terhadap hasil sidang Paripurna Hak Angket DPRD Pati yang memutuskan untuk tidak memakzulkan Bupati Sudewo. (mzk)