Ahmad Luthfi Tidak Boleh Sendiri 

Oleh: Ibnu Taufik Juwariyanto, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng

JUMAT, 8 Mei 2026 lalu saya berkesempatan untuk tatap muka dalam sebuah podcast bersama Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah di kantor Tribun Jateng. Acara ini sebenarnya adalah acara yang sempat tertunda. Seyogianya, podcast bersama Ahmad Luthfi ini digelar bersamaan dengan Hari Jadi Ke-13 Tribun Jateng, pada 29 April 2026, atau dua pekan sebelumnya. 

Awalnya, Gubernur Luthfi memang dijadwalkan hadir pada ulang tahun Tribun Jateng. Namun lantaran ada agenda RI-1 di Banyumas, Luthfi tentu tak punya pilihan. Ia membatalkan ke Tribun Jateng untuk mendampingi presiden. 

Kehadiran Luthfi ke Tribun Jateng, pada 8 Mei 2026, harus saya maknai sebagai orang tua yang ingin ikut merayakan kebahagiaan bersama dengan ‘warganya’ yang sedang berulang tahun. Apalagi, ia sempat berjanji dan memastikan hadir, sebelum ada perintah mendadak mendampingi presiden di Banyumas. 

Sebelumnya, protokol gubernur berulangkali berkoordinasi dengan saya terkait dengan kehadiran gubernur di newsroom Tribun Jateng. Singkat saja saya jawab, nanti podcast dengan Pak Gubernur, tapi dibalik, gubernur yang justru bertanya tentang suka dan duka mengelola media. 

Rasanya tidak ada yang spesial dalam podcast tersebut. Semuanya berjalan dengan natural. 

Luthfi pun dengan lancar juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saya selaku pemimpin redaksi Tribun Jateng. Saya pun demikian, lantaran saya tidak punya KPI (key performance indicator) untuk menyenangkan atau mencitrakan positif gubernur, semua berjalan dengan natural. 

Tidak secuil pun konten yang diposting di Youtube Tribun Jateng tersebut dipotong atau diedit. Bahkan untuk mempublikasikan tersebut, saya juga tidak perlu meminta approval dari Kominfo. 

Konten podcast tersebut saya pastikan murni sebagai konten news dan bukan konten berbayar atau yang mungkin diistilahkan sebagai advertorial atau lantaran ini di platform Youtube biasa disebut videotorial. Podcast tersebut adalah murni konten news. 

Kalaupun di platform lain saya meminta kawan-kawan memproduksi potongan-potongan video yang dianggap menarik, itu juga semata otoritas ada di newsroom Tribun Jateng, tanpa approval dari Kominfo atau Prokompim Pemprov Jateng. 

Saya kemudian ingat betul, bagaimana saya melakukan opening di podcast tersebut, di mana saya dan Luthfi sepakat untuk bertukar peran. Di podcast tersebut saya menantangnya untuk menjadi jurnalis, yang kemudian dibalas dengan santai oleh Luthfi untuk menantang saya seolah menjadi gubernur Jawa Tengah. 

Seusai acara tersebut hingga pada reaksi netizen dari cutpost video podcast, kesimpulan saya bulat, tidak mudah menjadi seorang Ahmad Luthfi, yang saat ini harus menahkodai Jawa Tengah sebagai gubernur. Dari ribuan komentar netizen, nyaris semuanya berkonotasi negatif tentang apa saja yang disampaikan Luthfi. Bagi netizen, semua yang dilakukan oleh Ahmad Luthfi tidak ada yang benar. 

Sekali lagi saya harus tegaskan, saya tidak memiliki KPI untuk mencitrakan positif kinerja Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Saya hanya meyakini bahwa saya punya tanggung jawab profesi sebagaimana diatur di UU Nomor 40/1999 bahwa saya wajib ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan dan membangun budaya kritis yang sehat di tengah masyarakat. 

Saya paham betul, netizen tidak akan membaca sampai tuntas tulisan ini. Netizen dengan jempolnya hanya akan berhenti di judul dan kemudian mengambil kesimpulan, seolah sudah memahami keseluruhan isi dari tulisan ini. 

Dalam satu kesempatan, saya sempat mengelus dada dengan komentar miring dari netizen terhadap Ahmad Luthfi. Polarisasinya jelas, apa pun yang negatif di Jawa Tengah akan disimpulkan sebagai kesalahan Luthfi. Sementara kesimpulan besar tersebut akan menutupi hal-hal lain yang boleh jadi positif. 

Saya paham, Luthfi memang kurang jeli melihat momentum dalam mengambil kebijakan. Apalagi, ia juga termasuk orang yang tak lihai membangun citra diri di sosial media. 

Yang saya tahu, kewenangan pemerintah provinsi ini sangat terbatas dibanding dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Saya tak perlu juga mendetailkan dalam tulisan ini karena saya juga sudah yakin, netizen tak akan pernah membaca hingga paragraf kedua tulisan ini.

Dalam setiap kesempatan bertemu dengan kepala daerah, saya juga selalu mengatakan bahwa masyarakat sangat beruntung apabila memiliki kepala daerah yang mampu mengajak warganya bermimpi. Untuk itu seorang pemimpin, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden harus mampu menjadi inspirasi bagi warganya. Saya juga yakin, inspirator ini membutuhkan modal besar yang satu di antaranya adalah kepercayaan diri. Saya khawatir, jika publik ini selalu melihat sisi negatif dari seorang Ahmad Luthfi, maka yang akan muncul adalah sikap patah arang dari seorang pemimpin. 

Saya masih memelihara harapan agar Jawa Tengah ini terakselerasi dengan baik. Dan harapan itu harus disandarkan kepada seorang Ahmad Luthfi yang sekarang menjadi nahkodanya. 

Saya meyakini sekaligus memastikan, Luthfi tak boleh dibiarkan sendirian. Dia butuh untuk dinilai secara objektif, yang di dalamnya juga meliputi kritik yang berbasis pada data dan fakta. 

Saya bukan orang yang memiliki KPI untuk mencitrakan positif Ahmad Luthfi. Akan tetapi, rasanya menjadi teman yang mengkritik secara konstruktif adalah yang dibutuhkan untuk memastikan Jawa Tengah terakselerasi dengan baik yang kebetulan saat ini nahkodanya adalah Ahmad Luthfi. (*)