Pemkab Jepara Genjot Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Welahan

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Harapan ratusan warga di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara untuk memiliki rumah layak huni mulai menemukan titik terang. 

Pemkab Jepara menyiapkan langkah konkret penanganan ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di wilayah tersebut, termasuk Desa Bugo.

Pemkab Jepara memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama hunian layak menjadi perhatian serius.

Baca juga: Witiarso Pastikan Pekan Ini Pembahasan UMK Jepara 2026, Kira-kira Naik Berapa Persen?

• Pro Kontra Gerakan Ayah Mengambil Rapor di Sekolah Solo: Anak Saya Sempat Sedih

Kepala Disperkim Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyyono menyebutkan, pada 2026 Jepara mengusulkan sekira 5.000 RTLH ke Pemprov Jateng. 

Selain itu, bantuan dari Baznas juga terus dikawal.

“Baznas menjanjikan 500 RTLH. Tahun ini baru terealisasi 55 unit, sehingga sisanya 445 unit akan terus kami kejar untuk direalisasikan pada 2026,” kata Eko kepada Tribunjateng.com, Kamis (18/12/2025).

Di Kecamatan Welahan, pada 2025 terdapat 40 rumah tidak layak huni yang masuk dalam program penanganan. 

Lima rumah telah rampung melalui bantuan keuangan provinsi, sementara 35 lainnya tinggal menunggu pencairan anggaran.

“Sekarang masih proses di BPKAD Jateng. Insya Allah pencairan bisa dilakukan pada pekan ketiga atau keempat Desember ini,” jelasnya.

Eko mengakui, tantangan di lapangan tidak lepas dari kelengkapan administrasi di tingkat desa, terutama laporan pertanggungjawaban. 

Untuk itu, pihaknya terus mendampingi dan mendorong pemerintah desa agar proses pencairan tidak terhambat.

Tak hanya perumahan, perhatian Pemkab Jepara di Welahan juga menyentuh infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga. 

Pada 2026, anggaran peningkatan jalan kabupaten telah disiapkan seperti ruas Gidangelo- Guwosobokerto dan Manyargading- Guwosobokerto.

Baca juga: Museum Kartini Jepara Butuh Konsep Baru, Disparbud: Prioritas Kenyamanan Pengunjung

• Awaluddin Muuri Sebut eks Pangdam IV/Diponegoro di Persidangan, Bertemu Bahas Lahan Carui Cilacap

Senada, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara, Hery Yulianto menyebut, sejumlah ruas lainnya masih diinventarisasi untuk pendanaan bertahap, baik melalui APBD, bantuan provinsi, hingga Inpres Jalan Daerah. 

Bahkan, jalan nasional di Kalipucang Kulon dan Sidigede telah diusulkan ke BBPJN untuk penanganan lanjutan.