DPRD Sentil Target PAD Tambang, Pemkab Kendal Bakal Berlakukan Tapping Box ke Truk Galian C

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemkab Kendal mulai serius berbenah mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sektor itu menjadi salah satu yang disentil DPRD dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi dalam penyampaian Raperda 2026, Selasa (28/10/2025).

DPRD menyoroti realisasi pajak MBLB tahun lalu hanya mencapai Rp1,1 miliar dari target Rp1,5 miliar. Target itu kemudian dinaikkan menjadi Rp5,6 miliar dalam anggaran perubahan 2025.

Baca juga: Wabup Benny Geram, Protes ke Pemprov Jateng: Penanganan 3 Sungai di Kendal Belum Maksimal

Baca juga: DPRD Kendal Temukan Kejanggalan di RAPBD 2026, Target PAD Seperti Copy Paste

Di RAPBD 2026, target itu naik signifikan menjadi Rp8 miliar. Padahal saat ini capaian pajak MBLB baru mencapai Rp1,04 miliar per September 2025 atau sekira 18 persen dari target yang dicanangkan. 

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi mengatakan, pihaknya akan memberlakukan tapping box ke setiap truk galian C yang beroperasi. 

Meskipun belum dilakukan uji coba, Benny optimis sistem ini akan meningkatkan PAD Kendal di sektor MBLB.

Benny memaparkan, mekanisme penarikan pajak melalui tapping box akan dilakukan di 6 titik terutama wilayah yang menjadi jalur distribusi material tambang.

"Ketika ada truk galian C yang melintas, ada petugas yang langsung stay di titik-titik itu."

"Ada truk galian lewat, langsung dilakukan tapping," tutur Benny Karnadi di Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi terhadap Raperda 2026, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Warga Waswas, Tanggul Kali Bodri Kendal Makin Terkikis

Baca juga: Update Pengikisan Tanggul Kali Bodri Kendal, Bupati: Penanganan Lanjutan Tunggu Debit Air Menurun 

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini petugas penarik pajak sektor MBLB telah siap melakukan penarikan untuk memaksimalkan target PAD Rp5,6 miliar.

Namun, Benny mengakui jika pergerakan satgas MBLB ini sedikit terlambat karena terkendala beberapa faktor seperti infrastruktur dan tenaga penarik pajak.

"Kami memang ada keterlambatan. Awalnya penarik pajak cuma ada 1 orang, tapi sekarang sudah ada 18 penarik pajak,"

"Makanya kami gas. Kami undang penambang, kami akan surati offtaker, penambang harus ada tax clearence," paparnya.

Di sisi lain, Benny merasa selama ini pemberlakuan pajak ke penambang tak sebanding dengan dampak kerusakan yang dihasilkan.

Pihaknya akan bersikap tegas untuk memperbaiki PAD dari sektor MBLB ini.

"Ada desa punya tambang dengan hasil miliaran rupiah per tahun, tapi malah desanya biasa saja tidak ada kemajuan pembangunan infrastruktur."

"Itu tidak adil dan kami berharap optimis target PAD bisa tercapai," tandasnya. (*)