Disesalkan, Masih Ada ASN Pemkab Kendal Mangkir di Sosialisasi Anti Korupsi

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Inspektorat Kabupaten Kendal mendapati beberapa ASN mangkir dalam sosialisasi program anti korupsi.

Program yang akan berakhir pada 1 Desember 2025 itu, sebelumnya telah rutin disosialisasikan sejak bulan lalu.

Namun sejak program itu dijalankan, masih ada beberapa ASN yang tak hadir dengan berbagai alasan. 

Baca juga: Kendal Belum Punya Pusat Oleh-oleh, Bupati Tika: Saya Juga Sering Ditanya Tamu Daerah Lain

• Nasib Terkini AKBP Basuki Buntut Kematian Dosen Untag Semarang, Padahal Pensiun 2 Tahun Lagi

Sebagai bentuk penegasan, Inspektorat kemudian memberikan undangan sosialisasi secara personal agar tak ada ASN yang berhalangan hadir.

"Karena waktu sosialisasi itu ada yang belum datang, ada juga yang tidak ditugaskan, sehingga tidak hadir."

"Nah, kali ini kami undang by name personal," kata Plt Kepala Inspektorat Kendal, Rini Utami, Senin (24/11/2025).

Rini menilai, sosialisasi ini merupakan kunci penting untuk menghindari tindakan korupsi bagi ASN.

"Sehingga kami undang personal ini agar nilai-nilai anti korupsi ini bisa mengena kepada semua ASN," tegasnya.

Rini menuturkan, sosialisasi ini merupakan amanah langsung dari KPK sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

"Ini merupakan amanat KPK karena nilai integritas masih kurang memuaskan," tuturnya.

Baca juga: Lagi, Warga Kendal Protes Tak Dapat Bansos, Langsung Kicep Usai Terungkap Fakta Ini

• Warga Kartasura Lapor Polisi, Anaknya Diduga Jadi Korban Malapraktik Dokter RS Swasta di Solo

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. 

"Ini sebagai upaya kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih yang akuntabel," terangnya.

Dia berharap, kegiatan ini menjadi penyuntik semangat sekaligus pengamalan nilai-nilai anti korupsi. 

Sehingga ASN lebih tergerak hatinya untuk memperdalam kode etik, sistem dan budaya anti korupsi yang menjadi pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. 

"Bukan hanya sebagai kewajiban saja tetapi apa yang kita kerjakan harus didasarkan dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi," tandasnya.

Dalam kegiatan ini Inspektorat Kendal mendatangkan narasumber dari pembina Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (KOMPAK API) Jawa Tengah, Kunto Nugroho. (*)