Tak Lagi Berstatus UHC Prioritas, Warga Miskin Batang Berharap Tak Kehilangan Akses Berobat Gratis

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Setiap awal bulan, Sunikmah (56) selalu menyisihkan waktu untuk memeriksakan kesehatannya.

Bermasalah dengan gula dan kolesterol, ibu rumah tangga asal Kabupaten Batang itu bergantung penuh pada layanan kesehatan gratis dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Namun memasuki awal 2026, kecemasan mulai menghantuinya.

Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Batang tak lagi berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Baca juga: Lantik Pengurus KONI Batang, Bupati Faiz Tegaskan Target Wajib 10 Besar Porprov Jateng

Dampaknya, ribuan kepesertaan PBI APBD terpaksa dinonaktifkan sementara, demi memfokuskan bantuan hanya kepada warga yang benar-benar masuk kategori rentan miskin hingga miskin ekstrem.

“Kalau bisa orang tidak mampu seperti saya jangan diputus bantuan kesehatan gratisnya,” kata Sunikmah kepada Tribunjateng, Rabu (7/1/2026).

“Suami saya cuma buruh bangunan, paling ngasih Rp100 ribu sehari. Saya cuma ibu rumah tangga. Bantuan ini sangat membantu untuk kontrol rutin tiap bulan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ida Susilaksmi, membenarkan bahwa pada 2025 Pemkab Batang masih memperoleh UHC Prioritas dengan cakupan 193 ribu jiwa, didukung anggaran sebesar Rp60,1 miliar. 

Namun kondisi berubah drastis di 2026.

“Untuk memenuhi UHC Prioritas tahun ini, sebetulnya kami membutuhkan anggaran Rp83 miliar. Sementara anggaran yang tersedia hanya Rp48 miliar,” ucap Ida.

Keterbatasan tersebut memaksa Pemkab Batang melakukan penonaktifan kepesertaan PBI APBD, hingga kini hanya menyisakan 60.850 jiwa yang tetap aktif.

Meski begitu, Ida menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan miskin dan miskin ekstrem, yakni desil 1 sampai desil 5, termasuk penderita penyakit yang membutuhkan penanganan khusus.

“Peserta PBI APBD yang nonaktif masih bisa diaktifkan kembali, dengan syarat ber-KTP Batang dan masuk kelompok rentan miskin atau miskin ekstrem,” tegasnya.

Bahkan bagi warga yang belum tercatat dalam data resmi kemiskinan, namun kondisi ekonominya diakui lingkungan sekitar, masih ada peluang bantuan diaktifkan kembali.

“Syaratnya membawa surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa, dilengkapi data dukung pemutakhiran data kemiskinan. Jika butuh penanganan segera, PBI APBD bisa kami aktifkan kembali,” jelasnya.