Suara di Ruang Transfusi Saat BPJS Mati, Anak Talasemia di Batang Bertaruh Nyawa

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Di sebuah ruang transfusi RSUD Kalisari Kabupaten Batang, sudah sejak Jumat pagi 9 Januari 2026, Friantika hanya bisa terbaring lemah. 

Tubuh mungilnya membutuhkan darah, seperti rutinitas yang sudah ia jalani bertahun-tahun sebagai penyintas Talasemia. 

Namun hari itu, jarum belum juga menancap. 

Bukan karena stok darah habis, melainkan karena BPJS nonaktif.

Bagi keluarga Friantika, warga Desa Toso, Kecamatan Bandar, kabar itu terasa seperti palu godam. 

Baca juga: Ketika Warga Desa Jadi Garda Terdepan Bencana, BPBD Batang Dorong Lahirnya Destana

Tanpa BPJS, transfusi darah bukan sekadar prosedur medis, melainkan beban biaya yang tak sanggup mereka tanggung.

Ayah dan ibunya pun harus mondar-mandir dari rumah sakit ke kantor BPJS Kesehatan, merogoh tabungan seadanya sekitar Rp150 ribu, demi satu tujuan, agar darah bisa kembali mengalir ke tubuh anak mereka.

Friantika bukan satu-satunya. 

Di RSUD Limpung, kisah serupa dialami Nofa Irawan dan Rizki Nurhidayat, dua pasien Talasemia asal Desa Sudoharjo, Kecamatan Bawang. 

Saat hidup mereka bergantung pada tetesan darah, status BPJS justru macet.

Keluarga pun dihadapkan pada pilihan pahit, membayar iuran mandiri lebih dulu atau menunda pengobatan.

Padahal, mereka sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Di balik kisah-kisah pilu itu, tersingkap persoalan besar, mundurnya status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Pemkab Batang pada 2026. 

Pergeseran data dan keterbatasan anggaran membuat ribuan warga, termasuk pasien penyakit kronis, kehilangan kepesertaan secara mendadak.

Kepala Dinas Kesehatan Batang, Ida Susilaksmi, tak menampik kondisi tersebut.