Pemkab Batang Kebut Penataan Ruang Publik dan Stadion, Bupati Faiz: Digarap Bertahap

Sementara itu, Kepala DPRKP Kabupaten Batang, Tatang Sontani mengatakan, fokus pengelolaan RTH pada tahun ini lebih diarahkan ke pemeliharaan fasilitas yang sudah ada dibanding pembangunan baru.

Menurut Tatang, keberadaan RTH saat ini bukan hanya menjadi ruang rekreasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian warga sekitar. 

Karena itu, fasilitas yang sudah dibangun harus dijaga agar tetap berfungsi optimal.

“Rutin itu bagaimana mempertahankan fungsi RTH supaya tetap optimal. Misalnya lampu jangan sampai mati, itu juga ada anggaran pemeliharaan,” kata Tatang.

Dia menjelaskan, pengelolaan RTH dibedakan menjadi kegiatan rutin dan proyek pembangunan. 

Kegiatan rutin mencakup perawatan harian seperti perbaikan lampu penerangan, kebersihan kawasan, hingga pemeliharaan taman.

Sedangkan pembangunan RTH baru masuk kategori proyek yang sifatnya menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Baca juga: Bantuan Pangan untuk 104 Ribu KK di Batang Terus Disalurkan, Alokasi Naik 70 Persen

• Suyono Janjikan Pengadaan Tambahan Kapal untuk Atlet Dayung di Batang

Saat ini, kata Tatang, Pemkab Batang masih memprioritaskan pemeliharaan RTH Alun-alun Batang dan RTH Bandar agar tetap nyaman digunakan masyarakat, terutama pada malam hari.

Selain itu, beberapa wilayah lain seperti Wonotunggal dan Blado juga telah memiliki kawasan RTH yang membutuhkan perhatian pemeliharaan secara berkala.

Tatang mengungkapkan, anggaran pemeliharaan lampu penerangan RTH saat ini hanya berkisar Rp 50 juta hingga Rp75 juta per tahun. 

Nominal tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal mengingat jumlah fasilitas penerangan yang harus dirawat cukup banyak.

“Kalau idealnya untuk pemeliharaan sekira 500 lampu, anggarannya Rp500 juta. Itu baru lampu saja,” ungkapnya.

Menurutnya, tingginya kebutuhan biaya pemeliharaan dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari usia pakai fasilitas hingga kerusakan akibat vandalisme dan tangan jahil.

Karena itu, DPRKP berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas publik agar usia pemanfaatannya lebih panjang dan biaya perawatan tidak terus membengkak setiap tahun.

Tatang berharap, pembangunan RTH bisa dilakukan setiap tahun karena keberadaan ruang publik dinilai mampu menjadi magnet ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan beban biaya pemeliharaan jangka panjang sebelum membangun fasilitas baru.

“Harapan kami setiap tahun ada RTH baru. Karena RTH magnet ekonomi. Tapi melihat kemampuan daerah, yang berat justru biaya pemeliharaannya,” tutupnya. (*)