Mantan Bupati Batang Ngaku Punya Bukti Rekaman Dugaan Penyimpangan Program Prioritas Presiden

Permasalahan status LP2B, izin lintas dinas, hingga belum sinkronnya regulasi teknis membuat proyek berjalan lambat. 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan daerah menjalankan program percepatan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anton mengakui aturan pelaksanaan KDMP hingga kini masih berubah bertahap dan belum sepenuhnya jelas di daerah, termasuk soal skema keuntungan untuk desa.

“Kalau aturan dulu 20 persen untuk pendapatan desa. Tapi sekarang aturan lanjutannya belum jelas, masih bertahap,” ungkapnya. 

Baca juga: Tak Mau Jadi "Tumbal", Sony Sonjaya Bakal Ungkap Dalang di Balik Korupsi Program MBG

Situasi tersebut menjadi perhatian karena KDMP dan MBG merupakan dua program prioritas nasional yang menyedot anggaran besar serta menjadi wajah pemerintahan Presiden saat ini.

Di tengah berbagai hambatan itu, peringatan Yoyok dinilai menjadi alarm awal agar pelaksanaan program tidak berubah menjadi proyek administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa. (Ito)