Selasa, 14 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Bupati Kudus Samani Intakoris: Data Sebagai Landasan dalam Menentukan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan data sebagai landasan dalam menentukan kebijakan sehingga bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: raka f pujangga
dok. Diskominfo Kudus
SENSUS EKONOMI - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris sambutan dalam  kegiatan Satu Data Satu Kata: Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026” di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (24/11/2025). 

Terakhir pihaknya menyerahkan hibah bantuan modal kepada pelaku UMKM di Kudus

Ada sebanyak 325 pelaku UMKM di Kudus yang mendapatkan sokongan modal mulai dari Rp 2.500.000 sampai Rp 5.000.000 per orang. 

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus paling signifikan disokong oleh industri, namun  bukan berarti pelaku usaha mikro kecil dan menengah diabaikan. Di sinilah, kata Sam’ani, peran pemerintah hadir.

Dalam perjalannya pertumbuhan ekonomi di Kudus sempat jeblok.

Terutama saat triwulan pertama dan kedua tahun ini. 

Sam’ani menyebut saat itu pertumbuhannya bahkan minus. 

Untuk itu perlu adanya penyajian data yang lengkap demi melakukan intervensi melalui kebijakan yang lebih terukur.

“Untuk triwulan saat ini ekonomi di Kudus mulai tumbuh,” kata dia.

Satu Data Satu Kata

Demi mendukung hadirnya data yang lengkap, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah meluncurkan program Satu Data Satu Kata.

Program yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut merupakan komitmen dalam menghadirkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, setiap OPD harus menyajikan data yang valid dan akurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, program tersebut bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu.

Dengan ini diharapkan semua OPD memiliki komitmen serius dalam menyajikan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dari data ini ketika dikelola oleh Bappeda sebagai sekretariat dan Dinas Kominfo sebagai wali data, semua pihak bisa mengaksesnya," kata Revlisianto.

Hadirnya data yang lengkap dan valid berimbas pada keterlibatan pihak eksternal atau swasta.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved