Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Bupati Kudus Samani Intakoris: Data Sebagai Landasan dalam Menentukan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan data sebagai landasan dalam menentukan kebijakan sehingga bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: raka f pujangga
dok. Diskominfo Kudus
SENSUS EKONOMI - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris sambutan dalam  kegiatan Satu Data Satu Kata: Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026” di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (24/11/2025). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan data sebagai landasan dalam menentukan kebijakan.

Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih terukur dan tepat sasaran.

“Data sebagai landasan dalam kebijakan itu penting, kami tidka boleh menentukan kebijakan tanpa data,” kata Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di Pendopo Kudus, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Maksimalkan Pelaksanaan MBG di Kudus, Samani Konsultasi ke BGN

Dia mencontohkan data kemiskinan misalnya tersaji 6,8 persen.

Untuk itu pemerintah dalam melakukan intervensi dalam pengentasan kemiskinan mengacu pada data tersebut. 

Termasuk alokasi anggarannya juga menyesuaikan.

“Kami melakukan evaluasi karena data berubah sesuai kondisi dan situasi. Tapi data awal sangat penting dalam menentukan kebijakan,” kata Sam’ani.

Untuk itu dengan adanya rencana sensus ekonomi yang akan berlangsung pada 2026, pihaknya mendukung penuh.

Selain karena sensus tersebut termaktub sebagai program nasional, hasil dari sensus juga bakal menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan kebijakan intervensi ekonomi.

“Kami mendukung karena sangat penting dalam rangka melihat pertumbuhan ekonomi di Kudus termasuk sektor usaha UMKM dan sebagainya,” kata Sam’ani.

Data ekonomi yang nantinya bakal tersaji, bagi Sam’ani, merupakan cermin kondisi ekonomi di Kabupaten Kudus secara komprehensif.

Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana sensus ekonomi juga dipersilakan untuk menjalin koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

“Bisa bekerja sama dengan Bappeda, dengan BPPKAD atau dengan DPMPTS,” kata dia.

Selama ini dalam menentukan kebijakan, kata dia, sepenuhnya berbasis data yang ada.

Termasuk upaya dalam intervensi ekonomi di Kabupaten Kudus

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved