Bupati Kudus Samani Intakoris: Data Sebagai Landasan dalam Menentukan Kebijakan

Misalnya saat perusahaan swasta hendak berkontribusi terhadap daerah melalui program tanggung jawab sosial mereka tidak perlu repot untuk menyalurkannya. 

Sebab sudah tersaji data lengkap dan valid.

"Kalau datanya tidak lengkap perusahaan akan ragu. Kalau datanya lengkap dan valid banyak pihak yang akan mendukung. Dari situ nanti masyarakat Kudus yang akan menerima manfaatnya," katanya.

Demi menyajikan data yang valid, perlu adanya pembaharuan data secara berkala. Tidak harus diperbarui dalam tempo waktu tertentu bulanan atau tahunan.

"Dengan begitu kapanpun masyarakat atau pemangku kepentingan bisa mengaksesnya dan datanya sesuai dengan kondisi terbaru," kata dia.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Eko Suharto mengatakan, kerja sama antara pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten memiliki peran sangat penting dalam penyelarasan data sektoral. 

Selama ini BPS menyediakan data statistik dasar melalui survei dan sensus.

"Namun data itu tidak cukup kalau berdiri sendiri. Statistik sektoral dikelola oleh masing-masing OPD. Melalui forum ini, Bappeda menjadi sekretariat, Kominfo sebagai wali data, BPS sebagai pembina data, dan OPD sebagai produsen data. Semua berkolaborasi supaya data yang tersedia sesuai kondisi terbaru," kata Eko.

Forum ini digelar rutin setiap tiga bulan sekali demi menjawab kebutuhan data berikut rencana pembangunan daerah. 

Baca juga: Granit Gedung A Perpusda Kudus Diganti Usai Sidak Bupati Samani, Ini Penyebabnya

Sajian data ini penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang. 

Bahkan data ini juga bisa menjadi basis dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah.

"Oleh karena itu kolaborasi dan pembinaan statistik sektoral perlu terus dilaksanakan. Forum yang sudah ada sejak 2023 ini berdasarkan Perbup Satu Data tahun 2021 akan terus dikembangkan tanpa batas waktu," katanya. (*)