Banyak Anak Tak Sadar Terseret Aksi Demonstrasi 

"Ketika seorang anak terjerumus dalam kekerasan, kerusuhan, atau proses hukum lainnya, maka yang terguncang bukan hanya masa depannya, tetapi juga nurani dan peradaban kita sebagai bangsa," tukasnya.

Nunung mengungkapkan, ada empat langkah konkret yang disiapkan, di antaranya kebijakan lintas sektoral dalam penanganan anak bermasalah hukum yang terlibat dalam aksi sosial dan unjuk rasa, membuat SOP koordinasi antarlembaga, dan penerapan diversi serta restoratif justice.

"Selanjutnya, menyusun rencana aksi nasional, serta memperkuat edukasi dan literasi digital agar anak tidak mudah terprovokasi untuk terlibat dalam aksi berisiko hukum," jelasnya.

Ia menekankan, Bareskrim juga terus memperkuat Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, meningkatkan kapasitas penyidik, membangun Ruang Pelayanan Khusus Ramah Anak (RPK) di seluruh wilayah.

Selain itu juga menggandeng Kemen PPA, Kemensos, Bapas, dan lembaga masyarakat untuk pendampingan anak. (Tribunnews/Reynas Abdila)