OTT Sugiri Sancoko Terkait Promosi Jabatan Pemkab Ponorogo

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pejabat pemerintahan kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Setelah sebelumnya, Abdul Wahid Gubernur Riau, kini giliran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Terkait OTT itu, pihak KPK menyebut penangkapan itu berkaitan kasus promosi jabatan di internal Pemkab Ponorogo, Jawa Timur.

Terkait detailnya, pihak KPK meminta waktu untuk mempersiapkannya dan akan disampaikan saat konferensi pers.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK, Beberapa Pihak Ikut Diamankan

• Insiden Gancet yang Bikin Sepasang Pendaki Meninggal, Hasil Autopsi Ungkap Fakta Mengerikan Ini

• Gagal Nyalip, Motor Pelajar Kebumen Masuk Kolong Truk Semen dan Terbakar

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, OTT yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait kasus promosi jabatan.

“Mutasi dan promosi jabatan,” kata Fitroh seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (7/11/2025).

Sebelumnya, Fitroh membenarkan adanya operasi senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).

Fitroh mengatakan, dalam operasi senyap itu, KPK menangkap beberapa pihak, salah satunya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Kumpulkan Pejabat

Sehari sebelum ditangkap KPK, Kang Giri, sapaan akrab Sugiri Sancoko sempat mengumpulkan pejabat Pemkab dan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam pertemuan di Aula Bapperinda setempat, Kamis (6/11/2025). 

Pertemuan itu sebagai tindaklanjut setelah rombongan Pemkab Ponorogo ke Jakarta menghadiri undangan KPK pada Kamis (23/10/2025).

Pada pertemuan di Baperinda, Sugiri menyebut untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Biasanya DPRD dan Pemkab hanya bertemu pada forum paripurna atau acara resmi tertentu.

“Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Sugiri, Kamis (6/11/2025), seperti dikutip dari TribunJatim.com.

Dalam pertemuan itu pula, Sugiri membahas berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah.

Mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

Baca juga: Aksi Heroik Emak-emak Berdaster Gagalkan Begal Motor di Ponorogo, Pelaku Dilumpuhkan Polisi

• Duka Warga Boja Kendal: Ibu Tewas Membusuk, Kakak Beradik Nyaris Sebulan Cuma Minum Air Putih

• Terduga Pelaku Siswa Kelas XII Gunakan Timer, Ada 3 Titik Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Profil Bupati Ponorogo