Disebut Terimbas Anggaran MBG, Guru PPPK Ada yang Digaji Rp Ribu, Bertahan Hidup Sebisanya

Iman menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, banyak guru tidak lagi dapat mengandalkan penghasilan dari pemerintah sebagai sumber utama nafkah keluarga.

Mereka terpaksa mencari alternatif pekerjaan lain agar kebutuhan dasar tetap dapat terpenuhi.

Sidang MK Bahas Anggaran Pendidikan dan Program MBG

Persoalan kesejahteraan guru tersebut muncul dalam rangkaian sidang peng

ujian Undang-Undang APBN 2026 yang saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara ini, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengalokasian anggaran pendidikan, termasuk masuknya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan nasional.

Program MBG merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik sebagai upaya mendukung kualitas kesehatan dan kemampuan belajar anak.

Sejumlah pihak menilai pengalokasian anggaran tersebut perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sektor pendidikan lainnya, termasuk kesejahteraan guru.

Karena itulah uji materi terhadap ketentuan APBN 2026 diajukan dan kini tengah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Tegaskan MBG Bagian dari Pendidikan

Di sisi lain, pemerintah mempertahankan kebijakan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam APBN 2026.

Dalam persidangan sebelumnya yang berlangsung pada 14 April 2026, pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi yang diajukan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional.

Menurut pemerintah, pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik memiliki hubungan langsung dengan kualitas proses belajar mengajar.

"Kecukupan gizi merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik," kata Luky.

Pemerintah berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh.