Disebut Terimbas Anggaran MBG, Guru PPPK Ada yang Digaji Rp Ribu, Bertahan Hidup Sebisanya

Dalam perspektif tersebut, program pemenuhan gizi dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar," ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tetap memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen anggaran negara dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Ketentuan tersebut sering disebut sebagai mandatory spending pendidikan, yaitu kewajiban pemerintah menyediakan porsi anggaran tertentu yang tidak boleh berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang.

Menurut pemerintah, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut dan justru mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi

Hingga pertengahan Juni 2026, proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung.

Persidangan menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk persoalan kesejahteraan guru yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam dunia pendidikan Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews