Brebes
Tunjangan Perumahan DPRD Brebes Rp 19 M Per Tahun, 120 Ribu Warga Miskin Kehilangan Subsidi BPJS
Setelah tunjangan fantastis DPR RI dikupas hingga menimbulkan aksi demo besar di berbagai daerah.
"Sebagian besar anggota DPRD berdomisili di kota atau dalam radius kabupaten sehingga tidak mendesak diberikan fasilitas perumahan," kata Anom dikutip dari Kompas.com.
Anom menambahkan bahwa APBD Brebes tahun 2024 mengalami defisit, dengan belanja mencapai Rp 3,520 triliun dan pendapatan Rp 3,398 triliun.
"Di tengah keterbatasan ini, pengalokasian anggaran besar untuk tunjangan DPRD berpotensi menambah beban fiskal," ujarnya.
Dia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait kesehatan dan kemiskinan, di mana 126.000 warga miskin dicoret dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Tunjangan rumah DPRD Rp 19 miliar per tahun sebenarnya bisa menolong sepertiga warga miskin yang kehilangan akses jaminan kesehatan," ungkap Anom.
Menurut Anom, masalah stunting, kemiskinan ekstrem, infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan rumah sakit harus menjadi prioritas utama.
"Setiap rupiah APBD seharusnya diprioritaskan untuk hal-hal mendesak ini," tegasnya.
Anom juga menilai tunjangan perumahan yang terlalu besar bagi anggota DPRD melampaui standar keadilan sosial, mengingat upah minimum kabupaten (UMK) Brebes hanya sekitar Rp 2,1 juta per bulan.
"Menambah tunjangan perumahan di atas kondisi ini justru memperlebar jurang kesenjangan dan mencederai rasa keadilan publik," kata Anom.
Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran mencerminkan moralitas sebuah pemerintahan.
"Bila anggaran rakyat lebih banyak dinikmati oleh elite, sementara masyarakat miskin kehilangan akses kesehatan dan anak-anak masih terjerat stunting, maka kepercayaan rakyat akan kian rapuh," ujar Anom.
Anom masih meyakini bahwa Bupati Brebes bersama DPRD memiliki kesempatan untuk memperbaiki prioritas anggaran dan memastikan bahwa anggaran kembali kepada rakyat kecil yang paling membutuhkan.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, maupun Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Tahroni.
Sementara itu, Kepala Baperlitbangda Brebes, Apriyanto Sudarmoko, membenarkan bahwa terdapat 13.540 jiwa warga Brebes yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Jumlah orang miskin tahun 2024 ada 283.280 jiwa. Ini merupakan angka tertinggi kedua setelah Kebumen," kata Apriyanto kepada wartawan. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
| Nasib Pilu Siswa SD di Brebes Pulang Sekolah Naik Perahu, Kelas Tergenang Banjir Rob |
|
|---|
| Truk Muatan Triplek Terguling di Pantura Tanjung Brebes, Arus Lalulintas Tersendat |
|
|---|
| Gunung Sampah di TPA Kaliwlingi Brebes Longsor, Akses Pembunangan Terhambat |
|
|---|
| Penampakan Jalan Ketanggungan - Cisereuh Brebes, Baru Selesai Diperbaiki Sudah Retak dan Pecah |
|
|---|
| Tiga Pekan Setelah Ambruk Gedung Pemerintahan Brebes Belum Ada Tanda-tanda Diperbaiki |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20250901_berserakan-di-area-gedung-DPRD-1.jpg)