Viral Orang Tua di Brebes Tak Boleh Menggugat Jika Siswa Keracunan MBG, Ini Klarifikasi BGN

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Badan Gizi Nasional (MBG) angkat bicara usai viral angket terkait pernyataan orangtua siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah agar tidak menuntut apabila anaknya keracunan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Koodinator wilayah BGN Brebes, Arya Dewa Nugroho mengatakan, bahwa angket tersebut bukan dikeluarkan oleh BGN.

"Saya mengkonfirmasi bahwasannya berita kemarin terkait dengan angket yang di sebarkan oleh salah satu madrasah di Kabupaten Brebes yang mejadi polemik ketika ada terjadi KLB atau keracunan pihak orang tua atau wali murid tidak boleh menuntut, itu yang menjadi polemik pertama."

Baca juga: Madrasah Negeri 2 Brebes Minta Wali Murid "Ikhlas" Jika Anak Diare dan Keracunan MBG

Baca juga: Viral Surat Kemenag Minta Wali Murid MTsN 2 Brebes Terima Risiko Program MBG, Termasuk Keracunan

"Kemudian ada juga terkait dengan ketika ada barang atau ompreng pihak sekolah wajib mengganti Rp 80 ribu."

"Terutama saya mau mengkonfirmasi bahwa angket tersebut bukan dari BGN, kopnya juga dari Kementrian Agama, kemudian untuk kerjasama ada formatnya tersendiri," ujarnya kepada media, Selasa (16/09/2025).

Menurut Arya, untuk kerja sama tersebut dikembalikan lagi ke sekolah.

"Monggoh kalau mau menerima atau menolak. Tidak ada pemaksaan," ungkapnya.

Arya menyebut, jika sebelum makanan di bagikan ke sekolah, melewati SOP yang telah ditentukan.

"Kita ada uji rasa, uji bau dan uji kelayakan makanan bilamana makanan tidak layak di makan maka SPPG harus menarik paket MBG dengan yang layak," tegasnya.

Arya juga memastikan, jika BGN akan bertanggung jawab untuk kelayakan makanan.

"Terakait keamanan pangan, BGN tidak lepas tangan, BGN bertanggung jawab. Jika ada makanan yang tidak layak," jelasnya.

Sementara soal jika ada ompreng atau tempat makan yang hilang atau rusak pihak sekolah untuk mengganti, maka kebijakan itu tidak sakelek begitu saja.

"Kemudian bilamana ada kerusakan atau kehilagan ompreng maka pihak sekolah menggganti Rp 80 ribu sebetulnya tidak sakelek seperti itu."

"Sebenarnya yang ada di kerjsama itu mengganti sesuai dengan harga beli ompremng bila mana tidak ada kesengajaan, maka bisa di musyawarahkan dengan baik pihak sekolah degan SPPG."

"Terkait angket tersebut juga sudah ditarik dari sekolah murni hanya untk mendata alergi pada siswa atau masalah pada siswa," tandasnya.