Penataan Pasar Banjarsari Pekalongan Dilakukan Bertahap, Pemkot Utamakan Dialog

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus menata aktivitas perdagangan di Pasar Banjarsari agar berjalan tertib dan sesuai peruntukan.

Proses penataan, dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, demi menjaga suasana pasar tetap kondusif tanpa menimbulkan gesekan antara pedagang.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil langkah ekstrem dalam menertibkan pedagang di Pasar Banjarsari.

Menurutnya, penataan pasar harus dijalankan dengan bijak karena melibatkan dua kelompok pedagang yang memiliki kondisi dan kepentingan berbeda.

Baca juga: Kota Pekalongan Gaungkan Batik Ramah Lingkungan sebagai Gaya Hidup

Baca juga: Pemkab Pekalongan Bakal Koordinasi dengan OJK Bahas Penyelamatan Bank BPR BKK

"Tidak bisa frontal, kita tetap pakai pendekatan persuasif. Ada dua kelompok pedagang, yaitu yang sudah memiliki kios atau los resmi dan yang masih berjualan di area darurat."

"Semua harus diatur agar berjalan sesuai aturan," ujar Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya, Rabu (8/10/2025).

Aaf menambahkan, Pemerintah Pusat turut memberi perhatian terhadap perkembangan penataan Pasar Banjarsari yang baru dioperasikan kembali pada 25 September 2025.

Pemerintah daerah menargetkan pasar tersebut dapat menjadi pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

"Kita berharap hasil tinjauan Pemerintah Pusat nanti positif. Target kita, Pasar Banjarsari bisa menjadi pasar berstandar SNI. Mudah-mudahan bisa lolos," ujarnya.

Terkait jadwal peresmian pasar, Aaf menyampaikan pihaknya masih menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat.

Namun, ia memastikan aktivitas pasar sudah berjalan lancar sejak pembukaan kembali.

"Kalau sampai pertengahan Oktober belum ada jadwal resmi, nanti kita jadwalkan sendiri.

"Sejak dibuka 25 September lalu, Pasar Banjarsari sudah ramai. Sekarang tinggal pembenahan penertiban," jelasnya.

Wali Kota berharap, melalui koordinasi lintas instansi dan komunikasi yang baik dengan para pedagang, Pasar Banjarsari bisa menjadi sentra ekonomi rakyat yang tertib, aman, dan berdaya saing tinggi.

"Kami ingin pasar ini menjadi contoh penataan pasar tradisional modern yang tertib dan berstandar nasional," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono, menjelaskan bahwa penertiban di Pasar Banjarsari memang memerlukan kesabaran dan strategi komunikasi yang baik.

Hal ini dikarenakan, masih ada sebagian pedagang yang belum memiliki legalitas resmi dan memilih berjualan di area bawah, sehingga memicu pedagang di kios atas untuk ikut turun mencari pembeli.

"Situasinya cukup kompleks. Pedagang yang belum punya tempat resmi berjualan di bawah, pedagang di atas ikut turun."

"Akhirnya pasar jadi seperti pasar malam, dan arus pengunjung di dalam menjadi tidak lancar," terang Supriono.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan penertiban sebanyak tiga kali dengan melibatkan Satpol PP, Dishub, Kepolisian, Denpom, dan trantib pasar. Penertiban dilakukan secara persuasif agar tidak menimbulkan ketegangan.

"Kalau dibiarkan, pengunjung bisa malas datang. Karena itu kita tertibkan dengan cara baik-baik, sambil terus berkoordinasi," katanya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama Forkopimda dan DPRD Kota Pekalongan untuk menentukan langkah berikutnya dalam penataan pasar.

Supriyono menambahkan, seluruh kios dan los di Pasar Banjarsari sebenarnya sudah terbagi kepada para pedagang. Namun, masih ada sebagian kecil pedagang yang belum menempati tempatnya karena alasan pribadi.

"Semua kios, los, dan toko sudah terbagi habis. Hanya saja, ada yang belum menempati dengan berbagai alasan. Itu yang membuat kondisi pasar belum sepenuhnya tertib," tandasnya. (Dro)