Apindo Semarang Sebut MBG Jadi Motor Penggerak Ekonomi Baru

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membawa peluang besar bagi penguatan ekonomi rakyat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru.

Ketua Apindo Kota Semarang, Dedy Mulyadi menyebut, MBG berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru melalui keterlibatan masyarakat sebagai mitra pelaksana.

Dari perspektif bisnis, dia menilai, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Pasalnya, program ini menjamin adanya perputaran anggaran negara di sektor riil. Dampak ekonominya akan terasa bertahap, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro yang masuk dalam rantai pasok.

Baca juga: "Ulat Kok di Dalam Nasi" Ketua Satgas MBG Blora Geram, Siap Laporkan Dapur Lalai ke BGN

Baca juga: Satgas MBG Blora Peringatkan Mitra Dapur SPPG Tak Boleh Kurangi Porsi Menu Demi Cari Untung

"Program ini merupakan peluang menciptakan tenaga kerja dengan jaminan anggaran negara. Efek multiplier-nya bisa dirasakan petani, peternak, hingga pelaku UMKM," tutur Dedy, Senin (13/10/2025).

Kendati demikian, dia mengingatkan, pelaksanaan MBG tak bisa dilepaskan dari risiko politik karena membawa nama besar pemerintah. Risiko ini, menurutnya, perlu diantisipasi agar program tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan tetap fokus pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

"Karena ini program pemerintah, tentu ada risiko politik yang harus dipertimbangkan. Tapi selama dijalankan sesuai prosedur dan standar, hal itu bisa dikelola dengan baik," terangnya.

Dia menegaskan, pentingnya pengawasan serta standar keamanan pangan yang ketat. Produksi makanan harus dilakukan sesuai prosedur dan memenuhi standar food grade demi mencegah potensi keracunan.

"Program ini bagus untuk dilanjutkan, tapi perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi produksi makanan yang bisa menyebabkan keracunan dan menimbulkan trauma bagi penerimanya," tandasnya.

Dia menambahkan, pelaku UMKM juga perlu mendapat dukungan permodalan dengan bunga rendah agar dapat ikut berpartisipasi aktif. Menurutnya, keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci MBG berjalan transparan dan berkelanjutan.

"Perlu pelibatan stakeholder, kontrol masyarakat, dan keterbukaan dari pelaku usaha dengan membuat prosedur produksi yang baik serta menggunakan alat-alat berstandar food grade," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pangan nasional akan melonjak pada 2026 seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ada 82,5 juta anak yang bakal menerima program MBG. Anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 335 triliun.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah memperkuat kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendorong produksi pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, ketahanan pangan menjadi prioritas presiden. Pasokan pangan menjadi konsen pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga.

"Kita akan butuh ayam banyak, telur banyak, sayur, beras, dan buah. Jangan sampai kebutuhan meningkat tapi pasokan kurang, karena bisa memicu lonjakan harga. Karena itu kita siapkan dari sekarang," ujarnya.

Zulkifli menyebut, pemerintah mendorong diversifikasi pangan mulai dari protein hewani seperti ayam, telur, dan ikan, hingga pangan pokok berupa beras dan jagung. Selain mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, pemerintah juga mengembangkan food estate untuk memperluas kapasitas produksi.

"Alhamdulillah, tahun ini kita sudah tidak impor beras, bahkan diproyeksikan surplus 3–4 juta ton," katanya. (eyf)