Wali Kota Pekalongan Aaf: Kepentingan Masyarakat Tidak Boleh Dikorbankan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, menegaskan insiden anarkis yang merusak Kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan pada Sabtu (30/8/2025) tidak akan mengganggu program-program prioritas bagi masyarakat.

Aaf memastikan, meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan rusak, pembangunan gedung baru tidak akan membebani APBD.

Baca juga: Pemkot Pekalongan Dorong UMKM Naik Kelas lewat Bantuan Produktif

"Biarkan saya, Ibu Wawalkot, Pak Sekda, dan anggota DPRD bekerja di ruangan seadanya. Yang penting, program-program masyarakat seperti bansos, UHC, dan program pro rakyat lainnya tetap berjalan," tegasnya Selasa (16/9/2025).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah menyiapkan bantuan pembangunan gedung pemerintahan dan DPRD dengan nilai sekitar Rp 90 miliar.

"Sementara itu, pengadaan sarana prasarana pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan laptop tetap dianggarkan Pemkot," ucapnya.

Menurut Aaf, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin, ditambah bantuan dari Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Namun, kondisi fiskal daerah masih berat lantaran transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menurun hingga 80 persen.

Baca juga: Etika Sopir Dinas Disorot, Sekda Pekalongan Akbar Ingatkan Tertib Lalu Lintas

"Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, kran DAK dan DAU bisa kembali dibuka sehingga transfer pusat ke daerah normal lagi," ujarnya.

Aaf menekankan, Pemkot Pekalongan akan terus mengutamakan pemulihan layanan publik agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat insiden tersebut.

"Fasilitas pemerintahan bisa sederhana, tetapi pelayanan untuk masyarakat tidak boleh dikorbankan," pungkasnya. (Dro)