Wali Kota Pekalongan Aaf Paparkan RAPBD 2026: Fokus Program Prioritas dan Pemulihan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf, memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat, Senin (15/9/2025).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anggaran tahun depan akan difokuskan pada program prioritas pembangunan daerah, dan pemulihan pelayanan publik pasca insiden perusakan kantor Pemkot dan DPRD pada 30 Agustus 2025.

Menurut Aaf panggilan akrabnya, RAPBD 2026 menjadi instrumen penting untuk menjalankan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf Minta DSA Masuk Cakupan BPJS

"Kami ingin memastikan, bahwa anggaran yang disusun benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus memulihkan layanan publik yang sempat terganggu," ujarnya.

Pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan mencapai Rp 1,032 triliun, naik tipis 0,15 persen dibandingkan target pada Perubahan APBD 2025.

Pendapatan tersebut, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 298,54 miliar dan pendapatan transfer Rp 733,83 miliar.

"Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp 1,045 triliun atau turun 4,17 persen dari pagu belanja tahun sebelumnya."

"Belanja tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi Rp 949,29 miliar, Belanja Modal Rp 92,59 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp 3,48 miliar," ujarnya.

Aaf menjelaskan, bahwa kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung program unggulan, antara lain bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan berbasis KTP, bantuan pendidikan untuk anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan operasional posyandu, insentif RT/RW, beasiswa guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, dan pengelolaan sampah.

"Selain itu, sebagian anggaran akan difokuskan untuk memperbaiki fasilitas perkantoran yang rusak akibat aksi massa akhir Agustus lalu.

"Pemulihan pelayanan publik menjadi prioritas kami, agar masyarakat tetap mendapatkan hak dan layanan yang optimal," tegasnya.

Baca juga: Permintaan SKCK di Pekalongan Membludak, Tiap Hari Bisa Layani 250 Pemohon

RAPBD 2026 juga mencatat, penerimaan pembiayaan Rp 18 miliar dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025, serta pengeluaran pembiayaan Rp 5 miliar untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.

Aaf berharap RAPBD 2026 dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD sehingga segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Harapan kami, RAPBD ini bisa cepat disepakati agar program-program prioritas dapat segera dijalankan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan," pungkasnya. (Dro)