Pemkot Pekalongan dan BPJS Perkuat Jaminan Sosial Pekerja Konstruksi

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan bersama BPJS Ketenagakerjaan, terus memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor jasa konstruksi melalui kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan, di Howard Johnson Pekalongan.

Langkah ini dilakukan, untuk meningkatkan kepesertaan sekaligus kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi pekerja dengan risiko tinggi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menyampaikan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, sehingga membutuhkan perlindungan menyeluruh melalui program jaminan sosial.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi, khususnya dalam mendukung program pembangunan daerah," ujarnya saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (27/3/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan program perlindungan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"JKK memberikan manfaat perawatan tanpa batas biaya, sesuai indikasi medis serta santunan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja."

"Sementara JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja," imbuhnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekalongan Sugiyo mengatakan, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, jasa konstruksi mencakup berbagai bidang pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan.

"Dengan tingginya risiko kerja di sektor ini, perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh pekerja," katanya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Pekalongan bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat mendorong peningkatan kepesertaan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja konstruksi di Kota Pekalongan. (Dro)