Tim Humas UIN Saizu Perkuat Kapasitas PPID Lewat Workshop di UIN Gus Dur Pekalongan

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO- Tim Humas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto mengikuti Workshop Peningkatan Kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan, Selasa (5/5/2026).

Workshop yang mengusung tema “Revitalisasi Peran PPID Menuju Badan Publik Informatif” ini berlangsung di Gedung Perpustakaan Lantai 3 Kampus 2 UIN Gus Dur Pekalongan. 

Kegiatan diikuti oleh sivitas akademika serta pengelola layanan informasi dari berbagai instansi, termasuk perwakilan PPID dari sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN Salatiga, UIN Saizu Purwokerto, dan UIN Siber Cirebon, serta instansi lain seperti Dinas Sosial Jawa Tengah dan lembaga pemasyarakatan.

Dari UIN Saizu Purwokerto, hadir Ketua Tim Humas Safrudin Aziz bersama anggota Alvin Hidayat. Keduanya mengikuti kegiatan secara langsung sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dalam bidang keterbukaan informasi publik.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Rahmat Petuguran, dosen sekaligus Kepala Seksi Humas dan Tim PPID Universitas Negeri Semarang (UNNES), serta Siti Ajijah dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Dalam pemaparannya, Rahmat Petuguran menekankan bahwa pengelolaan PPID bukan hanya menjadi tanggung jawab Humas, melainkan kewajiban kolektif seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi. Ia menyampaikan bahwa setiap unit harus memiliki peran yang jelas dan terstruktur, termasuk melalui panduan resmi dari pimpinan.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan informasi yang modern dan terintegrasi. 

Selain itu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang kerap dihadapi, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi Daftar Informasi Publik (DIP), serta pengelolaan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang harus melalui uji konsekuensi secara konsisten.

Sementara itu, Siti Ajijah menjelaskan peran strategis Komisi Informasi Pusat dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh badan publik.

“Tugas kami salah satunya adalah menyelesaikan sengketa informasi, sekaligus melakukan monitoring apakah badan publik sudah mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit, melainkan seluruh bagian dalam institusi. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus memahami perannya dalam pengelolaan dokumentasi dan publikasi informasi.

Lebih lanjut, Siti Ajijah memaparkan empat kategori utama informasi publik yang wajib dikelola, yaitu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh data, melainkan tetap menjaga informasi yang bersifat terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Workshop ini juga dilaksanakan secara blended, yakni kombinasi luring dan daring melalui siaran langsung YouTube, sehingga mampu menjangkau peserta secara lebih luas.

Setelah sesi pemaparan materi, Safrudin Aziz aktif terlibat dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan serta menyimak secara mendalam penjelasan dari kedua narasumber. Hal ini menjadi bagian dari upaya UIN Saizu dalam memperkuat kualitas layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, UIN Saizu menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. 

Diharapkan, hasil dari workshop ini dapat diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya badan publik yang informatif, transparan, dan akuntabel di lingkungan UIN Saizu Purwokerto. (***)