Dewan Minta OPD Perkuat Komunikasi dengan Camat-Lurah untuk Program 2026

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi A DPRD Kota Semarang menegaskan perlunya komunikasi yang kuat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan camat dan lurah dalam penyusunan program pembangunan tahun 2026.

Ketua Komisi A, Joko Susilo mengatakan, dalam pembahasan rencana kerja yang melibatkan 16 kecamatan di Kota Semarang, secara umum rencana kerja dari masing-masing kecamatan hampir sama.

Baca juga: Kisah Harapan dari Program Operasi Gratis Bibir dan Lelangit di Semarang

Perbedaan muncul dari besaran wilayah dan jumlah kelurahan yang berpengaruh pada penentuan prioritas anggaran.

"Kebetulan hampir semua rencana 2026 itu sama. Perbedaannya hanya besar kecilnya kecamatan dan kelurahan. Itu yang mempengaruhi prioritas anggaran," katanya, kemarin.

Joko juga menyoroti perubahan mekanisme penanganan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

"Kalau Musrenbang kan dari RT, RW, Kelurahan, Camat. Nah ini nanti juga sama, hanya anggarannya tidak di kecamatan: di OPD."

"Pertanyaan kami, apakah nanti tidak susah bagi dinas terkait tanpa komunikasi dengan camat-lurah? Nah, ke depan harapan saya rekomendasi kita nanti (Dinas) Perkim komunikasi dengan Camat dan Lurah supaya semua itu bisa berjalan dengan baik," terangnya.

Dalam pembahasan, Komisi A juga mendorong inovasi dari para camat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Joko mengapresiasi sejumlah kecamatan yang telah mengusulkan peningkatan fasilitas kantor kelurahan.

"Kita sampaikan bahwasanya ke depannya tidak ada kantor kelurahan yang tidak layak. Nah, ternyata gayung bersambut. Di kecamatan sudah mengusulkan kepada pemerintah, khususnya kepada dinas terkait. Kami mendorong saja nanti dan itu sudah masuk semua," bebernya.

Menurutnya, kelurahan sebagai pintu gerbang pertama yang berhadapan dengan masyarakat harus memiliki sarana yang memadai.

Selain itu, Joko menjelaskan, pagu anggaran kecamatan dapat mengalami kenaikan atau penurunan karena beberapa komponen baru, termasuk Bantuan Operasional Pemerintahan (BOP) dan dana operasional RT/RW yang kini ditangani kecamatan.

Baca juga: Wakil Wali Kota Semarang Apresiasi Pelajar Manfaatkan Jelantah Menjadi Lebih Bernilai Jual

"Karena sekarang itu ada anggaran untuk yang namanya BOP itu di kecamatan juga. RT/RW di kecamatan, dan operasional juga di kecamatan. Sehingga nampak tinggi anggarannya, walaupun itu sudah dikurangi dengan yang namanya Musrenbang.

Berarti tambah anggarannya, karena ada Rp25 juta per RT itu juga masuk kelurahan-kecamatan," imbuhnya. (*)