Komisi B Dorong Optimalisasi PAD Kota Semarang untuk 2026

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komisi B DPRD Kota Semarang menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2026 dengan fokus pada optimalisasi potensi pajak yang sudah dibayarkan masyarakat, tanpa menambah tarif atau membebani warga.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo mengatakan, Bapenda perlu menggali potensi pajak daerah, terutama pajak restoran yang selama ini belum sepenuhnya tertagih.

"Bapenda dalam hal ini harus bisa menggali potensi-potensi dari pajak daerah yang selama ini sebenarnya oleh masyarakat sudah dibayarkan, tetapi temuan dari BPK itu belum optimal, khususnya dari pajak restoran. Kenapa?"

Baca juga: Kenaikan UMK 2026, DPRD Kota Semarang: Buruh dan Pengusaha Harus Duduk Bersama Cari Jalan Tengah

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kota Semarang: Ekonomi Kreatif Punya Irama Sendiri, Butuh Dorongan Lebih

"Karena pajak restoran ini sebenarnya dari pemerintah menerima saja dari masyarakat. Artinya, masyarakat sudah membayarkan, tidak menambah jumlahnya, juga tidak menambah tarifnya."

"Tetapi memang bagaimana bisa memastikan yang sudah dibayarkan oleh masyarakat ke restoran itu kemudian bisa masuk," terang Joko Widodo, Senin (17/11/2025).

Dia menyebut, saat ini, beberapa sektor seperti BPB sudah mencapai 90 persen realisasi, sementara sektor lain masih bervariasi.

Target PAD 2026 sesuai RPJMD adalah naik 10 persen, meski perhitungan sementara belum tercapai.

"Kalau 2026 ini ketika dikaitkan dengan murni 2025, baru 6,9 persen. Tapi kalau disandingkan antara 2025 murni dengan 2026, ya memang sudah 9,1 persen."

"Tapi kami berharap nanti setelah rapat, teman-teman Bapenda berhitung, sehingga nanti bisa naik sampai 10 persen. Kami berharap sebagaimana di RPJMD ini ditargetkan 10 persen," ungkapnya.

Selain itu, Komisi B meminta Bapenda mengaitkan potensi PAD dengan investasi yang masuk ke Kota Semarang.

Baca juga: DPRD Kota Semarang Dorong Optimalisasi Aset dan Kenaikan PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Baca juga: DPRD Kota Semarang: UMP Naik 19 Persen Boleh Saja Asal Pengusaha Mampu

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal, lanjutnya, investasi tahun ini mencapai Rp8,7 triliun. 

Fokus utama adalah peningkatan PBB dari perusahaan besar, termasuk di kawasan industri seperti Kawasan Industri Candi (KIC).

"PBB ini bisa naik yaitu dari perusahaan-perusahaan besar. Kami minta juga mereka menyisir kawasan industri, karena beberapa waktu lalu ketika ada audiensi dengan teman-teman dari KIC misalnya, di KIC ini masih banyak potensi PBB," bebernya.

Joko Widodo menyebutkan, rapat juga membahas retribusi parkir yang saat ini baru terealisasi 17 persen.

Komisi B mendorong penerapan sistem retribusi bruto agar seluruh pemasukan parkir masuk langsung ke kas daerah.

"Retribusi bruto itu nanti semua (hasil tarif) parkir langsung masuk ke kas daerah. Baru kemudian jukirnya dibayar digaji," tuturnya.

Dia menambahkan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk memastikan sistem ini berjalan optimal.

"Mudah-mudahan untuk 2026 teman-teman benar-benar mempersiapkan diri untuk retribusi bruto," imbuhnya. (*)