Dewan Soroti Serapan Anggaran Dinkes, Ini Catatan Komisi D

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong optimalisasi serapan APBD di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang menjelang akhir tahun. 

Ketua Komisi D, Mualim mengungkapkan, serapan anggaran Dinkes hingga Oktober 2025 belum mencapai 100 persen, sementara waktu efektif tinggal beberapa bulan.

Ia meminta agar Dinkes segera mempercepat realisasi anggaran agar tidak menimbulkan hambatan dalam pengajuan anggaran tahun berikutnya.

"Kalau sampai tidak terserap, secara otomatis nanti justru di tahun 2026 kita kalau memintakan anggaran tambahan kan juga berat. Dasarnya apa? Kan begitu," kata Mualim di sela kegiatan rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersama OPD terkait, Senin (17/11/2025).

Dalam rapat tersebut, lanjutnya, Komisi D juga meminta Dinkes menyajikan perbandingan antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Hal ini penting mengingat adanya wacana efisiensi anggaran di berbagai sektor.

"Kami meminta efisiensi itu sendiri kira-kira dicarikan yang tidak urgent, dalam arti tidak krusial ya. Kalau yang krusial, kami minta jangan sampai diefisiensi," ujar Mualim.

Ia mencontohkan program layanan kesehatan gratis dan pelayanan Puskesmas yang harus tetap berjalan maksimal.

"Contoh, sekarang Puskesmas kan juga ada spesialis gigi juga, bagaimana untuk mensosialisasikan. Harapannya biar benar-benar terserap semua anggarannya. Itu yang penting," terangnya.

Mualim juga menyoroti pendapatan unit layanan kesehatan yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Puskesmas, laboratorium kesehatan, dan RSUD di Mijen.

Menurutnya, pendapatan yang rata-rata naik 7 persen masih bisa ditingkatkan.

"Untuk Puskesmas mungkin berat, tapi untuk laboratorium dan RS Mijen kemungkinan masih bisa naik. Kami minta dikaji apakah bisa mencapai 10 persen.

Kemudian di RSUD Mijen itu kami minta dinaikkan juga. Tapi saya minta dikaji dulu, dihitung. Kenapa? Kan nanti rumah sakit itu secara tidak langsung kalau sudah memakai BPJS, banyak pasiennya kan? Nah, itu penting lah. Ini harus benar-benar dihitung secara tepat," terangnya.

Sementara itu, menjelang tutup tahun, Mualim berharap seluruh program Dinkes dapat mencapai target sebelum batas akhir serapan pada pertengahan Desember.

"Harapan kami jangan sampai batas akhir ya. Batas akhir kan Desember tanggal 15-an. Ini kalau bisa sebelum itu sudah 100 persen terserap," imbuhnya.

Kepala Dinkes Kota Semarang, M Abdul Hakam mengatakan realisasi serapan anggaran hingga pertengahan November 2025 tercatat 74,1 persen.