Silayur Berbahaya, Warga Protes: Pemkot Tak Mampu? Tunjangan DPRD Miliaran Rupiah!

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebuah truk bermuatan pasir kembali mengalami gagal menanjak di Tanjakan Silayur, Ngaliyan. Asap rem mengepul, suara klakson memecah sore, dan warga berlarian membantu sopir yang panik. 

Pemandangan seperti ini bukan hal baru. Dalam dua tahun terakhir, kecelakaan di lokasi tersebut terus berulang.

Berdasarkan catatan warga, laporan grup lingkungan, dan unggahan masyarakat, setidaknya 16 kecelakaan terjadi di Silayur sepanjang 2024 hingga 2025.

Baca juga: Kajiannya Tembus Rp60 Miliar, Wali Kota Sebut Perbaikan Jalan Silayur Belum Masuk Prioritas

Baca juga: BREAKING NEWS: Truk Minyak Goreng Kemasan Terguling di Silayur Semarang, Lalu Lintas Tersendat

Pada 2024, terdapat sembilan kecelakaan yang mayoritas melibatkan truk bermuatan berat. Sementara pada 2025 hingga Desember, tercatat tujuh kecelakaan termasuk insiden rem blong yang viral karena menimpa kendaraan lain. 

Hampir semua kejadian dipicu masalah serupa, truk tidak kuat menanjak, rem panas, lalu terguling atau mundur menghantam kendaraan lain.

Meski rambu larangan sudah dipasang, warga menilai penegakan aturan masih jauh dari tegas. Djohan, warga Ngaliyan, menyebut larangan itu hanya sebatas formalitas.

“Padahal sudah sering terjadi kecelakaan namun penanganan kurang. Ada larangan truk melintas juga hanya sekedar larangan tanpa penindakan. Buktinya masih banyak truk yang melanggar,” ujar Djohan kepada Tribun Jateng, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, tanpa penjagaan rutin dan sanksi nyata, truk akan tetap nekat melintas karena Silayur menjadi jalur cepat menuju kota.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng sebelumnya menyatakan bahwa solusi ideal untuk Silayur adalah melandaikan struktur jalan atau merekonstruksi elevasi. 

Namun upaya tersebut disebut membutuhkan biaya besar yang tidak mampu ditanggung APBD Kota Semarang saat ini.

Pemerintah hanya melakukan penanganan alternatif seperti pemasangan rambu peringatan, larangan melintas, serta pengawasan terbatas dari petugas.

Pernyataan keterbatasan anggaran Pemkot ini kemudian memunculkan pertanyaan baru ketika dokumen anggaran DPRD Kota Semarang menunjukkan belanja yang tetap besar. 

Anggaran belanja DPRD tahun berjalan menampilkan sejumlah pos pengeluaran yang jumlahnya stabil dan tidak mengalami pemangkasan. 

Di antaranya belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp 48,3 miliar, belanja representasi DPRD Rp 1,16 miliar, tunjangan keluarga, beras, jabatan, serta alat kelengkapan DPRD yang jika dijumlahkan mencapai puluhan miliar rupiah. 

Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp 24,6 miliar, tunjangan perumahan Rp 24,48 miliar, dan tunjangan transportasi Rp 8,22 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk kebutuhan DPRD tetap berjalan mulus tanpa adanya pemotongan signifikan. 

Sementara proyek melandaikan Silayur yang menyangkut keselamatan publik justru disebut tidak mampu dibiayai.

Kondisi ini membuat warga mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah. 

Djohan menilai pemerintah seharusnya berani melakukan evaluasi menyeluruh dan mengalihkan sebagian anggaran non-prioritas untuk penanganan lokasi rawan kecelakaan seperti Silayur. 

Ia berharap Pemkot Semarang dan DPRD bersama-sama merumuskan solusi yang nyata, termasuk penegakan hukum terhadap truk pelanggar, rekayasa ulang ruas jalan, penjagaan petugas, hingga pengaturan jam operasional truk.

Selama penanganan hanya sebatas larangan tanpa pengawasan, warga percaya bahwa kecelakaan serupa akan terus berulang. 

Tanjakan Silayur hingga kini masih menjadi titik yang menunggu korban berikutnya jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah. (*)